JAYAPURA (RiauInfo) - Kepala Bappenas Paskah Suzzeta mengungkapkan, saat ini pemerintah mau tak mau harus merangkul atau membangun kemitraan dengan media massa guna mensosialisasikan kebijakan pembangunan demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.
Hal itu dikemukakannya saat tampil sebagai pembicara dalam Seminar Peran Pers dalam Mempercepat Pembangunan Papua, di Jayapura, Rabu (11/7). Seminar diselenggarakan dalam rangkaian Konverensi Kerja Nasional PWI.
Langkah itu ditempuh, kata Paskah, lantaran pemerintah tak punya lagi perangkat birokrasi yang bertugas khusus melakukan sosialisasi pembangunan, menyusul dihapuskannya Departemen Penerangan. “Saat ini hanya pers yang punya kekuatan untuk membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan pembangunan, sekaligus membangkitkan partisipasi masyarakat Indonesia yang letaknya terpencar-pencar,” katanya.
Karena itu, dalam APBN Perubahan tahun ini dan dimasa-masa mendatang, pemerintah akan memasukkan pos anggaran untuk sosialisasi kebijakan pembangunan nasional melalui media. “Saya harap daerah-daerah juga akan menyesuaikan,” katanya.
Paskah yang pernah 15 tahun menjadi anggota DPR-RI sangat menyadari bagaimana sulitnya menjelaskan program-program pembangunan ke masyarakat Indonesia karena pemukiman mereka terpencar-pencar di pelosok, pedalaman, pegunungan, pantai dan pulau. Padahal, mereka mesti sama-sama maju dengan rakyat lain di perkotaan Indonesia.
Dia memberi ilustrasi, masyarakat Papua yang negerinya kaya, tapi masih ketinggalan dalam segala aspek pembangunan. Bahkan sebagian masyarakatnya masih miskin secara absolute, hanya karena mereka tak mendapat akses pembangunan termasuk akses informasi.
Karena itulah, tahun ini Pemerintah melalui APBN akan mengucurkan dana pembangunan sebesar Rp 1,7 trilyun. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi, kata Paskah, kalau kebijakan tersebut tak disosialisasikan kepada mareka, nanti penggunaannya bisa salah kaprah.
Gubernur Papua Barnabas Saebu dalam kesempatan itu menjelaskan, selain untuk membangun infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan, semua dana tersebut akan dibagikan langsung ke 250 kampung dengan memakai system block grant. “Jadi tanpa melalui pendekatan proyek birokrasi. “Tiap kampung akan memperoleh hingga Rp 500 juta,” katanya. (Ridar Hendri)
