PEKANBARU (RiauInfo) - Pengamat Ekonomi dari Unri Detri Karya mengungkapkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak bertahan lama.
Detri mencontohkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang saat ini menjadi ulasan pemberitaan banyak sekali yang tidak dapat menikmatinya, kalau pun dapat apakah sesuai dengan Rp 100.000-nya daerah Jawa dengan di Riau. Jika tidak sama berarti ada kesalahan yang mesti diperbaiki. Tetapi itu tidak pernah dilakukan sama sekali.
Belum lagi jika kita kaitkan dampak dari BLT itu, seberapakah nilai positif dan negatif nya. Saat pemerintah memberikan bantuan, tentu saja masyarakat merasa terbantu walau beberapa saat. Tetapi jika telah dihilangkan bantuan tersebut, masayarakat akan menagih karena terbiasa sudah dibantu.
Jika begitu berarti sama saja pemerintah memberikan ikan, tetapi bukan kail. Coba kalau kail lalu diajarkan menggunakan, masyarakat akan bisa mandiri, ungkapnya di depan wartawan.
Untuk itu, mestinya pemerintah harus bisa membuka belenggu kemiskinan dan kebodohan kepada masyarakat, misalnya dengan cara memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat sesuai dengan potensi yang ada didaerah tersebut. "Tetapi bukan pelatihan sehari saja, tapi pelatihan berkesinambungan," paparnya.
Ketika ditanya adanya ungkapan masyarakat yang masih menginginkan sistem Padat Karya seperti yang pernah diterapkan beberap waktu lalu, Detri menjawab sama saja, dan keberpihakkan kepada warga miskin sangat sedikit sekali.
"Sistem Padat Karya itu memang pernah ada tetapi gagal, karena tidak adanya sistem yang jelas bagaimana mengelola dan pengawasannya," katanya. Detri mencontohakan, membuat kolam ikan, setelah jadi kolam ikan tidak tahu bagaimana penjualan atau kemana memasarkan. Akhirnya tidak ada ending yang jelas. Mestinya ada pengawasan sampai benar-benar berhasil, paparnya.(muchtiar)
.jpg)
