Dalam aspek regulasi dan kebijakan, pemerintah juga mestinya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dengan memberikan kesempatan berusaha dan menghilangkan beaya ekonomi tinggi bagi UMKM dan meningkatkan transparansi kebijakan.
“Akibat tak adanya kordinasi dalam lembaga itu, banyak kepala dinas yang tidak kompeten seperti ada mantan kadis pemakaman dan kebijakan di tingkat daerah cenderung parsial seperti penggusuran oleh Tramtib dan lain-lain, “ ujar Idris saat memberikan sambutan “Membedah UMKM di Indonesia” di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/7) malam.
Idris menilai anggaran Kementrian Koperasi dan UKM dan Kadis Koperasi dan UKM di provinsi/kabupaten/kota sangat memprihatinkan. APBN Tahun 2008, anggaran Kemenkop dan UKM hampir sebesar Rp1,1 triliun, dan tahun 2009 menurun menjadi Rp.749 miliar dan kembali menurun di tahun 2010 sebesar Rp733 miliar. Dari jumlah APBN itu, sebanyak 20 persen diantaranya diperuntukkan bagi UKM atau sebesar Rp16.000/per UKM untuk tahun APBN 2010.
“Bandingkan dengan anggaran Kemendiknas yang mencapai 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp200 triliun, “ ujar Idris Laena.
Minimnya kontribusi APBN untuk UKM tersebut sangat kontradiktif dengan kontribusi UMKM di Inonesia. Sebab berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) UKM berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 90,9 juta atau 99,04 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Sektor UMKM juga bernilai investasi mencapai Rp640,4 triliun atau 52,9 persen dari total investasi dan menciptakan devisa Rp183,8 triliun atau 20,2 persen.
“Ketika Indonesia mengalami krisi tahun 1997, UMKM mampu bertahan dan tetap survive ketika saat perusahaan-perusahaan multi nasional mengalami permasalahan, bahkan UMKM menjadi jarring pengaman sosial, “ kata politisi partai Golkar itu.
Acara peluncuran buku dihadiri oleh Menteri Kopearasi dan UMM Syarifudin Hasan, Wakil Ketua MPR Melani Leimeina Suharli, Pejabat Pelaksana Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga, Ketua Fraksi PG Setya Novanto, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin, Ketua Kadin Indonesia Adi Taher, mantan Meneg BUMN Said Didu dan sebagian besar anggota komisi VI DPR RI.(ad/rls)
Idris Laena: Banyak Kadis Tak Kompeen
JAKARTA (RiauInfo) - Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena agar pemerintah mengkaji ulang UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) . Seharusnya pemerintah memberikan penguatan kelembagaan “Kementrian Koperasi dan UKM” sebagai lembaga lintas departemen dan memiliki wewenang mengimplementasikan kebijakan hingga provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
