PEKANBARU (RiauInfo)- Hasil dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Riau yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Drs Edi Ahmad RM dengan Dinas Pendidikan Riau melahirkan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota. Salah satunya yakni dewan kecewa dengan program yang telah di buat Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Pasalnya, masih banyak ditemui persoalan yang terjadi disana. Seperrti masalah Sensus Pendidikan yang telah memakan anggaran Rp1,6 milyar. Manfaatnya tidak ada sama sekali. Terus masalah pembangunan sekolah kejuruan (SMK) di masing-masing Kabupaten/kota. Dan satu hal yang penting yakni masih terdapatnya koordinasi yang tumpang tindih antara Provinsi dan Kota.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Edi Ahmad RM melontarkan pertanyaan seperti apa yang telah dijabarkan diatas dan dikuti beberapa pertanyaan dari anggota dewan lainnya. "Jadi apa yang sebetulnya terjadi dengan program "Sensus Pendidikan"?," terangnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, H Zailani Arifsyah menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan anggota dewan tersebut. Kalau mengenai sensus pendidikan yang diprogramkan Disdik tersebut agar semua data yang diambil akan lebih akurat. Dengan tujuan agar pelajar di Riau teragriditas.
Terus mengenai pembangunan sekolah kejuruan (SMK) memang saat ini menjadi perhatian serius semua kalangan. Karena untuk membangun sekolah kejuruan memerlukan lahan seluas 5 hektar. "Sehingga hal
ini harus kita jalin koordinasi antar kabupaten/kota. Perlu diketahui saat ini, telah berdiri bangunan SMK dienam kabupaten yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir," jelasnya.
"Dienam kabupaten tersebut kita akan berencana mengelar workshop. Disesuaikan dengan program studi disana. Kita harapkan SMK yang telah dibangun tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru ini," ujarnya.
Sementara itu masalah Ujian Nasional (UN), secara nasional Riau mendapat rangking yang bagus, ketimbang Provinsi lainnya. Sedangkan masalah program sekolah gratis, saat ini masih dalam perjuangan. Kalau masalah yang satu ini (sekolah gratis), dimana dari data yang diterima Disdik Riau siswa maupun siswi yang aktif bersekolah tapi kurang mampu mencapai 6401 orang di Riau.
Kesimpulannya, Edi Ahmad RM menambahkan diminta kepada Disdik Riau kedepannya dapat menjalankan program dengan baik. Sehingga koordinasi yang tumpang tindih saat ini terjadi jangan sampai terulang lagi. "Saya harap Disdik Riau harus dapat mencermati masalah itu," tandasnya. (dowi)
