PEKANBARU (RiauInfo) - Hearing Dinas Perkebunan dan Komisi B DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi B yang memakan waktu lebih kurang dua jam lebih berjalan sangat alot dan penuh intruksi dari kalangan anggota dewan. Pasalnya sebagian kalangan anggota dewan menilai Proyek Kebun K2I terkesan dipaksakan oleh Pemerintah Daerah. Artinya apa?
"Ya, yang jelas yang diketahui saat ini baru sekitar 183 hektar lahan yang baru digarap dari 10200 hekter lahan yang tersedia. Jadi, yang akan kita pertanyakan bagaimana realisasi pengerjaan kebun hingga pertengahan tahun belum juga terselesaikan," Ungkap Ketua Komisi B AB Purba dalam Haering dengan Disbun di Komisi B Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (18/6).
Menurutnya realiasasi pengerjaan kebun hingga pertengahan tahun belum terlihat. Sehingga dalam waktu dekat komisi B akan mengunjungi tempat yang telah dikerjakan seluas 183 hektar tersebut dengan biayai lebih kurang Rp 4 miliar.
AB Purba mengatakan, proyek kebun itu sudah diatur dalam Perda karena masuk dalam proyek multiyears, tetapi untuk kebun dari umur nol sampai empat tahun masih kewenangan dari perusahaan.
"Konsepnya adalah sebagai hanya untuk menanam dan merawat, tetapi kita belum jelas bagaimana kontrak dari perusahaan dalam mengerjakan kebun itu karena penerimanya belum jelas," ujarnya.
Sedangkan dana dari pembanguna itu kata Purba lagi adalah APBD Riau karena sudah dibuatkan Perda tentang dana cadangan untuk kebun itu. "Ada kemungkinan modelnya sama dengan pola PIR, makanya perlu kita pertanyakan lagi," tambahnya.
Dijelaskannya, jika kontrak dari perusahaan tersebut dengan Disbun tidak sesuai dengan komitmen Komisi B, maka akan ditinjau ulang, karena kebun tersebut untuk rakyat miskin dan menggunakan dana APBD Riau.
Soal lain yang ingin ditanyakan oleh Komisi B kata Purba, adalah harga untuk menanam yang dipatok oleh perusahaan yaitu sanggup untuk menanam satu ha sawit dengan biaya Rp 18 juta, sedangkan di pasaran rata-ratanya Rp 25 juta per ha.
"Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa dia sanggup sebegitu sedangkan di pasaran sudah mencapai Rp 25 juta per ha," urainya. Sementara pada APBD Riau 2007 telah diusulkan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk membangun kebun seluas 5.200 hektare. Hingga hasil akhir memutuskan kami (Kalangan Dewan) akan turun meninjai lokasi tersebut dalam bulan Juli 2007 mendatang," ketusnya. (dowi)
