PEKANBARU (RiauInfo) - Tingginya harga minyak dunia saat ini berdampak memberatkan beban pemerintah. Terkait hal itu, ada yang mengusulkan agar mobil dinas oara pejabat dicabut kembali agar beban anggaran pemerintah bisa menjadi sedikit ringan.
Berita itu menjadi headline Pekanbaru Pos edisi Rabu (7/5) berjudul "Cabut Fasilitas Mobil Dinas". Mengutip pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Haris Jumadi, harian ini menyebutkan yang berhak mendapatkan mobil dinas hanya Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
Penemuan mayat tanpa identitas di tempat sampah depan sekolah MTSN Selatpanjang menjadi berita utama Pekanbaru MX hari ini. harian ini menyebutkan mayat yang ditemukan tersebit tubuhnya sudah hangus dan ususnya terburai. Berita tersebut berjudul "Badan Hangus, Usus Terburai".
Rencana kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak naiknya biaya angkutan dan barang/jasa lainnya. Pihak organda sendiri sudah mengusulkan akan menaikkan ongkos angkutan sebesar 30 persen. Berita itu menjadi headline Tribun Pekanbaru berjudul "Tarif Angkutan Segera Naik".
Banyaknya foto calon peserta pilkada 'mejeng' di baleho mendapatkan kritikan dari Wapres Jusuf Kalla. Dia mengatakan tidak ada pengaruhnya baleho tersebut dengan kemenangan dalam pilkada. Ini menjadi headline Riau Mandiri berjudul "Wapres Sentil Pejabat Suka Baliho".
Adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan.Metro Riau dalam headlinenya berjudul "SBY Dianggap Ingkar Janji" menyebutkan sebelumnya pemerintah sempat menyebutkan tidak akan menaikkan harga BBM. Sekarang malah berencana menaikkannya.
Berita yang sama juga headline Riau Pos berjudul "Kenaikan BBM Ditolak". Harian ini menyebutkan sejumlah pimpinan DPR RI menolak rencana pemerintah yang bakal akan menambah sengsara rakyat kecil itu. Diprediksi seluruh fraksi di DPR RI tak akan setuju dengan rencana itu.
Sementara itu Media Riau berita utamanya tentang rencana verifikasi terhadap nama-nama pulau yang ada di Riau. Hal itu dimaksudkan agar pulau-pulau tersebut tidak mudah lagi dicaplok oleh negara lain. Berita tersebut berjudul "101 Pulau Diverifikasi".(Ad)
