Gelombang Tanjung Jati Batalkan Kunjungan Dirjen P4Trans ke Rupat

Namun, karena besarnya ombak di sekitar perairan Tanjung Jati, keinginan untuk melihat dari dekat lokasi dan pelaksanaan pembangunan pulau Rupat melalui pola Kota Terpadu Mandiri (KTM), terpaksa dibatalkan. Dikonfirmasi, Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Safri membenarkan hal itu. Dikatakan Johan, sebenarnya pada Rabu pagi, dengan didampingi Bupati Bengkalis H Syamsurizal, Wakadis Tenaga Kerja dan Kependudukan Riau H Asraman Hasan, Kadis Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja H Rospian dan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Wan Zuhelmi, Dirjen P4Trans dan rombongan sudah bertolak menuju Kecamatan Rupat Utara dengan menggunakan speedboat Pemdalis 04. “Namun, karena ombak diperairan Tanjung Jati tingginya mencapai sekitar satu meter dan membahayakan pelayaran, rombongan Dirjen dan Bupati Bengkalis terpaksa putar haluan dan kembali ke Bandar Sri Laksamana Bengkalis,” jelas Johan yang juga turut serta dalam rombongan tersebut. Diceritakan Johan, sebenarnya saat meninggalkan Bandar Sri Laksamana, sekitar pukul 08.00 Wib, gelombang di perairan selat Bengkalis biasa-biasa saja. Akan tetapi, ketika memasuki perairan di sekitar Desa Meskom yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, gelombang semakin tinggi. Karena itu dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, akhirnya speed boat yang dinakhodai Yanto itu kembali ke Kota Bengkalis. Sehubungan dengan itu, kata Johan, baik Bupati Bengkalis maupun Dirjen P4Trans beserta rombongan, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Rupat, khususnya Rupat Utara yang sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, ketika ditanya dengan hasil pertemuan antara Dirjen P4Trans, Pemprov Riau yang diwakili Wakadis Tenaga Kerja dan Kependudukan beserta Bupati Bengkalis beserta jajarannya di Wisma Daerah Sri Makhota pada Selasa (12/2) malam lalu, Johan mengatakan, pertemuan tersebut membahas dan mencarikan solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan pulau Rupat melalui pola KTM. Pertemuan itu dilakukan, sambung Johan, karena meskipun program KTM yang dicanangkan di pulau Rupat termasuk yang pertama dicanangkan pemerintah melalui Depnakertrans, perkembangannya boleh dikatakan terlambat. “Hal itulah yang dibahas bersama Dirjen P4Trans dan staf di kediaman resmi bupati tersebut,” terang Johan. Diungkapkan Johan, salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan pembangunan pulau Rupat melalui pola KTM, yaitu soal izin pemanfaatan lahan yang diperlukan belum memenuhi persyaratan minimum yang dibutuhkan. “Dalam rapat tersebut, hal itu menjadi pembahasan utama untuk dicarikan jalan keluarnya agar pelaksanaan pola KTM ini di pulau Rupat ini benar-benar sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Johan. Ditambahkan Johan, dalam rapat itu, baik Syamsurizal maupun wakil Ketua DPRD Bengkalis Bagus Santoso yang juga hadir, meminta agar pemerintah pusat, khususnya Depnakertrans dapat segera mempercepat program KTM di pulau Rupat. Menurutnya, harapan itu disampaikan keduanya, karena saat program KTM di Pulau Rupat ini dicanangkan tahun 2006 lalu, seluruh departemen terkait menyatakan dan sepenuhnya mendukung. “Dalam berbagai kesempatan, masyarakat selalu menanyakan kelanjutan pola KTM di pulau Rupat in. Yang pertama ditanyakan masyarakat setiap kali saya berkunjung ke pulau Rupat, pasti soal kelanjutan program KTM ini,” ungkap Santoso sebagaimana dikutip Johan seraya berharap Dirjen P4Trans dapat menyampaikan hal tersebut departemen terkait.(ak/rls)