Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Riau drh Chaidir MM yang pertama kali mendapat kesempatan menyampaikan pendapat akhrinya adalah Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Badrun A Saleh. Partai berlambang pohon beringin ini menilai kinerja Satuan Kerja (Satker masih lemah dan perencanaan tidak matang, tidak didukung data yang lengkap dan akurat. Koordinasi antar satkerpun jadi perhatian fraksi ini.
Sementara itu Fraksi PAN dibacakan Fedri Jaswir menyorot masalah pembangunan sejumlah proyek seperti ro-ro, kebun sawit rakyat, rice procesing complex, terminal agrobisnis Dumai dan pembangunan 11 SMK. Koordinasi antar satker juga jadi perhatian. Fraksi ini menilai koordinasi antar satker masih lemah. Selain itu masih terkatung-katungnya pembentukan Holding Company (HC) Riau Bangkit tak luput dari perhatian. Fraksi PAN menyarankan amanah Perda Nomor 8 tahun 2005 tentang Holding Compagny PT Riau Bangkit segera direlisasikan.
Sedangkan Fraksi PKS dengan juru bicara Hasyim Aliwa menyorot proyek-proyek yang terbengkalai pada tahun anggaran 2005. Proyek-proyek yang menjadi perhatian diantaranya proyek kelapa sawit rakyat. Proyek dinilai masih belum matang.
Kemudian proyek pengadaan RPC juga terbengkalai. Misalnya di Inhil, proyek itu belum selesai. Selain itu pembangunan rumah layak huni yang dinilai masih amburadul. Bantuan modal pembinaan desa yang jumlahnya Rp 500 juta juga menjadi perhatian fraksi ini. Pragram ini menurut fraksi PKS tidak jelas tolak ukurnya.
Pendapat akhir Fraksi PPP tidak jauh berbeda. Azhar Salim sebagai juru bicara menyampaikan agar Gubri melakukan pembenahan-pembenahan pada Satker. Begitu juga dengan Fraksi PDIP, PBR Plus dan Fraksi Gabungan.
Menanggapi usul, saran dan catatan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD Riau itu Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE mengatakan akan memperhatikannya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
