FPG Desak Pemerintah Perhatikan Sektor UMKM

861 views

JAKARTA (RiauInfo) – Fraksi Partai Golkar Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar memperhatikan secara serius sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan lapangan kerja, mendorong pertumbungan ekonomi dan berfungsi pemerataan dan keadilan.


Perhatian pemerintah terhadap UMKM bisa diwujudkan melalui regulasi atas berbagai kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil dan peningkatan anggaran pemerintah tahun 2011 di sektor UMKM.

Menurut anggota komisi VI DPR RI Idris Laena anggaran di sektor UMKM terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2008, anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2008 sebesar Rp1,09 triliun, namun pada 2009 turun menjadi sebesar Rp749 miliar. Dan setahun berikutnya kembali mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar Rp826 miliar (Rp 50 Miliar untuk Dekopin).

“Kami Komisi VI, akan memperjuangkan anggaran UMKM untuk bisa lebih besar,” kata anggota DPR dari Dapil II Riau itu itu di sela-sela mengikuti halal bihalal Ikatan Alumni (IKA) SMA 15 (Smabels) di Wisma Laena, Jakarta, Ahad (3/10).

Idris mengatakan komisi VI berharap DPR dan pemerintah yang sedang menyusun APBN tahun 2011 ini, anggaran untuk UMKM pagu indikatornya disetujui menjadi Rp1,6 triliun. Cara tersebut menunjukkan pemerintah telah memiliki perhatian terhadap bidang UMKM. Jumlah yang diberikan kepada sektor UMKM itu dinilai realistis karena tak akan menyullitkan sedikitipun dari pendapatan negara, disamping ratio pajak bisa ditingkatkan serta kecilnya defisit sebesar 1,7 persen.

Kondisi UMKM saat ini masih jauh dari harapan. Jumlah pelaku usaha sebanyak 41,9 juta seharusnya bisa menjadi penggerak yang efektif bagi perekonomian nasional dan tidak sekedar bisa menyerap tenaga kerja baru.

“Apabila UMKM kuat, pendapatan negara dari sektor pajak juga akan meningkat, selain bisa menciptakan lapangan kerja dan penggerak ekonomi rakyat di daerah- daerah, “ kata Idris. Seraya mengatakan pelaku usaha itu saat ini mengalami kesulitan sumber pendanaan dan memerlukan bantuan pendaan lebih dari pemerintah untuk mendorong perkembangannya.

Idris menilai pemerintah saat ini tak memliki parameter yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan UMKM. Sebab UMKM tidak perlu diperhatikan dan bukan lagi menjadi prioritas. Mereka sekarang masih mengalami kesulitan sumber pendanaan sehingga perlu bantuan pendaan lebih dari pemerintah untuk mendorong perkembangannya.

“Masih banyak kelompok-kelompok KUKM yang masih membutuhkan bantuan dana untuk modal kerja. Sampai sekarang, mereka sulit mendapatkan pendanaan dari bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan yang diminta bank, “ ujarnya.

Karenannya Idris berharap anggaran pemerintah di tahun 2011 senilai Rp1200 triliun, jika 5-10 persen dari pagu total, dialokasikan untuk UMKM, maka bisa memberikan kelayakan bagi UMKM. Atas kondisi tersebut, Idris mengatakan komisi VI DPR akan menginisiasi pembentukan UU Lembaga keuangan mikro untuk mempermudah keuangan bagi sektor UMKM. (rel)

Posting Terkait