Berdasarkan keterangan yang dihimpun RiauInfo diketahui dicoretkan dana untuk Fornas Otsus Riau dari APBD Riau 2007 tersebut karena Depdagri melihat tidak adanya payung hukum untuk membiayai kegiatan Fornas Otsus tersebut dengan dana APBD Riau.
Sebelumnya memang sudah dapat diramalkan bahwa Depdagri bakal keberatan bila adanya dana dari APBD Riau dikucurkan untuk kegiatan memperjuangan otonomi khusus bagi Riau. Sebab sangat mustahil pemerintah pusat akan mendukung perjuangan tersebut.
Hal itu tergambar saat verifikasi APBD Riau 2007 di Depdagri pekan lalu, dimana pihak Depdagri sempat mempertanyakan alokasi dana untuk Fornas Otsus Riau itu. Waktu itu Setdaprov Riau HR Mambang Mit memang telah menjelaskannya secara panjang lebar.
"Saya sudah menjelaskan alokasi dana untuk Otsus Riau itu merupakan aspirasi yang datangnya dari masyarakat Riau," ungkapnya saat itu. Dana itu nantinya akan digunakan untuk biaya seminar-seminar, diskusi dan dialog berkaitan dengan perjuangan Riau untuk mendapatkan Otsus.
Dicoretnya dana untuk perjuangan Otsus ini dipastikan akan menimbulkan reaksi keras dari para tokoh yang tergabung dalam kepengurusan Fornas Otsus Riau tersebut. Sebab mereka sudah menyusun program kerja yang biayanya berasal dari APBD tersebut.(Ad)
Fornas Otsus Riau Gagal Jaring Dana Lewat APBD Riau 2007
Kiki
Ahad, 25 Februari 2007 - 05:23:35 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Setelah Lebaran, PWI Pusat Kembali Gelar UKW Gratis se-Indonesia
Wow, Tiga Gubernur Riau Pada Masanya Hadir pada Buka Puasa Bersama PWI Riau
Pj Gubri SF Hariyanto Sambut Antusias Riau Tuan Rumah HPN 2025
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
PWI Pokja Pekanbaru Beri Pelatihan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMA Negeri 10
Kamis, 01 Desember 2022 - 16:43:12 Wib Politik
Mappilu PWI Riau Ikuti Raker Pemantau Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
Senin, 01 April 2019 - 07:05:38 Wib Politik
Sosialisasikan Pilgubri 2018 KPU Riau Undang 45 Anggota PWI Riau
Ahad, 10 Juni 2018 - 15:35:16 Wib Politik