PEKANBARU (RiauInfo) - Adanya wacana pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengembalikan proses pelaksanaan proyek, fisik dan non fisik pada satu satu pintu, didukung oleh anggota DPRD Pekanbaru. Sehingga, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat lebih focus pada pelayanan masyarakat.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan keuangan DPRD Pekanbaru, Umrah M Thayib, di Balai Payung Sekaki terkait pelaksaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Menurut Umrah, saat ini setiap Satker khususnya pantia pelaksana proyek selalui dihantui rasa ketakutan. Karena hampIr tiap tahun pelaksanaan proses tender proyek selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti bom Molotov yang menimpa para rekanan, dan terakhir penikaman Kadispora Kota Pekanbaru dan peristiwa kriminalitas lainnya. “Satker khususnya pantia lelang selalui dihantui rasa ketakutan setiap kali akan dilakuka tender, bahkan akibat rasa ketakutan tersebut, banyak satker yang menunda pelelangan dan ini tentu sangat berpengaruh dengan kinerja dinas dan pelaksanaan proyek itu sendiri,” jelas Umrah. Umrah menambahkan, jika pelaksanaan proyek fisik dan non fisik dikembalikan ke satu pintu, maka seperti tahun-tahun sebelum diserahkan ke masing-masing satker, akan dilaksanakan oleh Kimpraswil untuk proyek fisik dan Bagian Perlengkapan Pemko Pekanbaru untuk pengadaan barang dan jasa berbentuk non fisik. (muchtiar)
