"Kita harap adanya transparansi pusat kepada daerah terkait berbagai anggaran. Seperti halnya dana bagi hasil yang hingga saat ini belum adanya transparansi dari pusat ke daerah. Sedangkan mengenai APBN, ini perlu kesamaan persepsi semua pihak di Riau dengan legislatif asal Riau di DPR RI,"ungkap Rusli Effendi usai menghadiri forum dialog publik yang ditaja oleh Dikominfo-PDE Riau, Rabu (21/10/09) di Pekanbaru.
Anggota DPRD Riau Rusli Effendi menilai, dana perimbangan seperti DBH Migas Riau selama ini prosesnya selalu langsung diberikan ke pemerintah pusat dan baru diberikan sekitar 15 persen kepada Riau. Sedangkan Riau menginginkan adanya perubahan sistim ini dimana hasil migas harus diberikan kepada Riau terlebih dahulu dan setelah pemotongan persentasenya baru diberikan kepada pemerintah pusat.
"Peraturan dan perundangan yang dibutuhkan saat ini adalah yang pro terhadap daerah otonom. Hal ini perlu transparansi pemerintah, khususnya tentang DBH yang selama ini tidak diketahui oleh Riau nominalnya sebagai daerah penghasil Migas,"ungkap Rusli Effendi.(Surya)
DPR Riau Desak Transparansi DBH
Kiki
Rabu, 21 Oktober 2009 - 07:18:36 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKabar Gembira, Khusus hanya di Bulan Maret ini KTA PWI Mati Bisa Dipulihkan
Peringati HPN 2024, SMSI Riau Do'a Bersama dan Potong Tumpeng
PWI Riau Syukuran dan Potong Tumpeng Warnai HPN ke 78, Raja Isyam: Refleksi Diri Insan Pers
Pengurus SMSI Riau Silaturahmi ke PHR, Rinta: Kita Siap Dukung Program SMSI
Lampaui Target, Donor Darah PWI Riau Berhasil Kumpulkan 150 Kantong Darah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
PWI Pokja Pekanbaru Beri Pelatihan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMA Negeri 10
Kamis, 01 Desember 2022 - 16:43:12 Wib Politik
Mappilu PWI Riau Ikuti Raker Pemantau Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
Senin, 01 April 2019 - 07:05:38 Wib Politik
Sosialisasikan Pilgubri 2018 KPU Riau Undang 45 Anggota PWI Riau
Ahad, 10 Juni 2018 - 15:35:16 Wib Politik