DPR RI Tuding Syamsurizal Tak Aspiratif

JAKARTA (RiauInfo): Gagalnya Meranti dimekarkan menjadi kabupaten baru ternyata tidak hanya dipandang sinis oleh Gubernur Riau Wan Abubakar. Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Panja Pemekaran Kabupaten/Kota, Eka Santoso juga bersikap sama, malah dia langsung menuding Bupati Bengkalis Syamsurizal tidak aspiratif. 

Hal itu dikatakannya saat berbincang-bincang dengan wartawan, Selasa (4/11) di Jakarta. “Presiden saja sudah setuju Meranti jadi kabupaten, tapi Bupati Bengkalis (sebagai kabupaten induk, red) malah menolak. Ini bukti bahwa Syamsurizal sebagai seorang pemimpin tidak aspiratif, kurang negarawan bahkan terkesan arogan karena tidak menghormati keputusan Presiden dan DPR RI,” tegasnya. Sekedar informasi, dalam rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan pihak pemerintah yang turut dihadiri Gubri Wan Abubakar baru-baru ini, disepakati bahwa RUU Pembentukan Kabupaten Meranti akan disahkan. Namun hanya dalam beberapa hari, DPR batal mensahkan RUU Kabupaten Meranti karena Mendagri tidak bisa menerima rekomendasi dari Gubri Wan. Wan sendiri menuding bahwa gagalnya pengesahan RUU Kabupaten Meranti karena memang sengaja dijegal oleh pihak yang tidak setuju, yang kebetulan punya banyak duit untuk melobi pihak Depdagri. Eka tidak menampik bahwa mungkin saja Syamsurizal yang sangat ketakutan akan kehilangan daerah kekuasaannya melakukan berbagai cara agar RUU Kabupaten Meranti tidak pernah disahkan. “Sekarang kan dia (Syamsurizal) ikut jadi anggota DPOD. Kita sudah pertanyakan, atas nama apa dia jadi anggota DPOD itu? Apa hanya karena takut Meranti jadi kabupaten? Itu sangat keterlaluan,” tegas politisi asal PDIP itu. Eka mengaku sangat prihatin, bila benar Syamsurizal menggunakan pundi-pundi keuangannya hanya untuk menghambat pembentukan Kabupaten Meranti. Ini, kata Eka, jelas-jelas menunjukkan potret seorang pemimpin yang tidak memikirkan aspirasi dan penderitaan masyarakatnya. “Harap diingat. Perjuangan Meranti jadi kabupaten itu sudah lebih-kurang 50 tahun. Masyarakat di sana kalau mau ke Bengkalis harus menyeberang lautan. Begitu jauhnya jarak antara ibukota kabupaten dengan Meranti. Kenapa mesti dihambat kalau itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Meranti? "Saya selaku wakil rakyat tidak habis pikir dengan sikap pemimpin seperti itu. Memangnya Kabupaten Bengkalis itu hak milik Bupati Syamsurizal itu? Itu wilayah NKRI,” tegas Eka lagi. Eka lalu menyebut contoh pembentukan Kabupaten Moroatai, Maluku Utara, yang secara geografis hampir serupa dengan Meranti, karena sama-sama jauh dari ibukota kabupaten dan berhadapan langsung dengan negara tetangga. Bedanya, Moroatai didukung penuh oleh kabupaten induknya jadi kabupaten baru, tapi Meranti justru dihalangi. “Jadi kalau suatu saat nanti masyarakat Meranti mengibarkan bendera Malaysia di daerahnya, pemerintah harus paham bahwa masyarakat di sana sudah sangat kecewa,” pungkasnya.(ad/rls)
 

Berita Lainnya

Index