PEKANBARU (RiauInfo) - Mesti keberadaan Terminal Bandar Raya Payung sekaki (BPRS) yang katanya merupakan terminal termegah di Sumatera telah difungsinkan sejak tahun 2007, namun hingga kini belum juga dapat berfungsi secara optimal.
Pasca peresmian BRPS berbagai persoalan selalu menghampiri, mulai dari permasalahan angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota antara provinsi, angkutan umum dalam kota, dan lain sebagainya. Termasuk pembangunan terminal bayangan yang tidak asing lagi terlihat disepanjang Tabek Gadang.
Bahkan, dinas perhubungan (Dishub) Pekanbaru mengaku kewalahan untuk mengoptimalkan fungsi terminal yang berada di ujung jalan Nangka Ujung tersebut. Dimana, menurut Kadishub Kota Pekanbaru, Pria Budi, saat ditemui di Balai Payung Sekaki, permasalahan BPRS memang cukup rumit bila dibandingkan angkutan laut dan udara.
“Kita sudah lakukan penertiban, tapi terntaya tetap saja kondisinya seperti saat ini. Banyak sebab, baik itu olah pengusaha mobil itu sendiri maupun masyarakat yang tidak mau masuk keterminal,” jelas Pria Budi.
Sementara itu anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PPP, Umrah M Thayib, di ruang komisi II, menegaskan, tidak ada alasan angkutan tidak masuk terminal. Karena sesuai peruntukkannya, terminal BPRS dibangun untuk menertibakan angkutan yang memadati jalan Tuanku Tambusai atau jalan Nangka yang padat saat itu.
Menurut Umrah, keberadaan angkutan dan masyarakat yang membandel karena tidak mau masuk terminal, maka Dishub harus bekerjasama dengan Satlantas dan Satpol PP. Karena tampa ketegasan, maka BPRS sampai kapantpun tidak akan berfungsi secara optimal.
“Kalau angkutan sudah pada tertib dengan masuk terminal, maka masyarakat tidak akan ada lagi yang menunggu di pinggir jalan dan sebagainya,” tegas Umrah terkait alasan angkutan yang minim penumpang jika harus mangkal didalam terminal BPRS.
Umrah menegaskan, DPRD Pekanbaru sangat mendukung penertiban terminal-terminal bayangan dan angkutan yang membandel dengan mencabut izin trayek. Karena jika tidak diberikan tindakan tegas, maka selamanya terminal yang dibangun dengan biaya yang sangat besar tersebut tidak akan berfungsi secara optimal.
Ditempat terpisah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup DPRD Pekanbaru, H. Martius Busti juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa untuk memaksimalkan fungsi terminal BPRS perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang terpadu untuk semua pihak terkait, sehingga fungsi optimalisasi bisa tercapai.
“Otimalisasi fungsi terminal BPRS ini memang tidak hanya menjadi tugas Dinas Perhubungan, untuk itu perlu adanya bantuan dari pihak terkait lainnya. Tanpa adanya bantuan dari instansi lain tentu tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, dalam memaksimalkan fungsi terminal BPRS ini ada kepentingan bersama yang dalam hal ini utamanya oleh Pemko Pekanbaru yang didukung oleh semua pihak termasuk warga kota .
“Termasuk dalam menghadapi hari besar Islam yang sebentar lagi. Pada bulan Ramadhan arus mudik dan balik pasti padat, sehingga peran terminal ini sangat penting,” ucapnya seraya berharap agar terminal ini segara dapat dioptimalkan fungsinya. (muchtiar)
