Dewan Desak Segera Direalisasi Demi Kemajuan Rumbai

Katanya, dengan dibangunnya jembatan Siak III dan IV, selain sebagai upaya untuk mengalihkan kepadatan jembatan Siak I yang tidak memungkinkan lagi, juga sebagai upaya untuk membuka peluang pembangunan di Kecamatan Rumbai yang selama ini jauh tertinggal dan terisolasi. Noviwaldi yang biasa disapa dengan pak Dedet mengingatkan, bahwa seharusnya pembangunan jembatan Siak III itu telah dilakukan tahun 2007 lalu. Dimana anggaran pembangunan jembatan telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Tapi karena terkendala di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang belum menuntaskan permasalahan pembebasan lahan. Sehingga anggaran yang semula telah dianggarkan, terpaksa dikembalikan ke kas daerah. Untuk itu, ia berharap agar tahun ini pembangunan Siak III dan IV hendaknya tidak terkendala lagi. Termasuk pembebasan lahan Siak III dan IV yang masih belum tuntas dilaksanakan oleh tim sembilan Pemko Pekanbaru. Masyarakat kita imbau hendaknya tidak mempersulit kondisi ini, jangan terpengaruh dengan pihak yang barangkali sengaja ingin menggagalkan pembangunan jembatan ini. "Ini kan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, jadi masyarakat hendaknya mempermudah dan mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan," harapnya. Apalagi, dengan pembangunan jembatan tersebut, otomatis akan membuka isolasi di Rumbai, karena para pelaku pembangunan akan melaksanakan pembangunan di kawasan Rumbai. Sementara itu, beberapa waktu lalu, anggota Komisi IV lainnya, Martius Busti, juga meminta, agar Pemko Pekanbaru dapat menuntaskan permasalahan lahan untuk pembangunan jembatan Siak III dan IV terhambat. Karena dari beberapa kali anggaran, ternyata ganti rugi lahan tersebut belum juga dapat dituntaskan. Untuk itu, pada tahun 2008 permasalahan lahan untuk pembangunan jembatan Siak III dan IV sudah dapat terealisasi. "Jembatan ini sangat penting untuk mengalihkan sebagian aktifitas di Siak I yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi," tegasnya. Sementara itu, anggota komisi IV lainnya, Roem Zein, beberapa waktu lalu mengatakan, untuk itu, anggaran untuk pembebasan lahan Siak IV yang masih tersisah dialihkan untuk menjalankan wacana pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru untuk menggunakan konsep konsulidasi untuk mengatasi permasalahan Siak IV. Ia mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap pembebasan lahan Siak IV dapat terealisasi tahun 2007 ini, mesti pemko mengganti konsep pembebasan lahan menjadi konsep konsulidasi, seperti yang pernah dilakukan pada lahan jalan Arifin Ahmad. ”Saya pesisim pembebasan lahan dapat terwujud tahun 2007 ini, mesti dialihkan pada konsep konsulidasi,” tegasnya. Menurut Roem, untuk dapat merealisasikan pembebasan lahan untuk pembangunan Siak IV, Pemko melalui tim sembilan perlu melakukan pendataan ulang dengan melibatkan berbagai unsur, lurah, tokoh masyarakat, dan anggota dewan. Dalam pendataan tersebut hendaknya dilakukan pertemuan secara terbuka antara masyarakat dengan pemerintah, menjelaskan dan memaparkan tujuan pembangunan jembatan dilaksanakan, dan meyakinkan masyarakat akan manfaat pembangunan jembatan tersebut. Karena Roem melihat, tim pebebasan lahan selama ini tidak intensif, selain adanya keluhan warga terkait ada unsur pemaksaan dalam pembebasan lahan tersebut, termasuk sikap diskriminasi yang dirasakan oleh warga. Untuk itu, pemasalahan Siak IV, Roem berharap agar tim sembilan lebih pro aktif dan kembali melakukan pertemuan secara warga dengan dihadiri berbagai unsur masyarakat. Karena jika konsep konsulidasi yang digunakan, akan memakan waktu yang cukup lama, karena harus melakuan konsep konsulidasi terlebih dahulu. Ketika disinggung tentang konsep konsolidasi yang akan dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, Roem belum bisa mengatakan. Kanrena ia juga belum mendapatkan konsep atau gambaran dari Bappeda kota Pekanbaru.(muchtiar)