Pola kampanye ini akan kita lakukan terus sampai menjelang Pemilu Legislatif di laksanakan di bulan April 2009. Pola kampanye seperti ini sangat efektif untuk pendidikan politik masyarakat, dimana masyarakat dapat langsung berdialog dengan para pengurus dan kader partai terkait dengan apa yang menjadi aspirasinya. Untuk pekan ini Ahad (16/11) depan, kita akan langsung bergerak di empat daerah pemilihan di kota Pekanbaru dengan target kunjungan 50 ribu pemilih. Demikian dikatakan Yusriadi, SE Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Pekanbaru.
Seperti biasa, sebelum [i] direct selling [/] dilaksanakan, peserta akan mendapatkan materi motivasi dari para trainer yang sudah di siapkan. Kegiatan ini melibatkan ribuan kader PKS se-Pekanbaru, dan kita juga akan membekali peserta dengan tanda pengenal sebagai bukti bahwa mereka dalah kader PKS yang di
turunkan untuk bersilaturahim dengan para calon pemilih. Kita sangat yakin jika program ini berjalan mulus, maka analisa perolehan suara yang ingin kita capai dapat lebih jelas tergambar.
Sebagaimana yang sudah di putuskan dalam Musyawarah Daerah PKS Pekanbaru, untuk target kursi yang ingin kita raih di Pemilu 2009 adalah 14 kursi atau setara dengan 30% suara, dengan rincian 4 kursi dari Dapil I, 2 kursi di Dapil II, 5 kursi di Dapil III, dan 3 kursi di Dapil IV.
Jika ini tercapai, maka daya dobrak PKS di legislatif akan semakin lebih optimal, sehingga Insya Allah akan bermuara kepada upaya perjuangan PKS untuk menggoalkan APBD yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, ungkap Yusriadi yang juga Caleg dari Dapil I nomor urut 2.
Ketika di tanya tentang APBD yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat seperti apa, mantan aktivis mahasiswa 1988 ini menyebutkan, salah satu yang akan kita perjuangkan adalah agar porsi APBD menempatkan anggaran publik lebih besar dari pada belanja aparatur.
Karena disinilah salah satu solusi untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak rakyat, dimana dana-dana APBD yang di belanjakan lebih banyak di gunakan untuk kepentingan masyarakat bukan memperbanyak acara seremonial, baleho, kunjungan keluar kota, atau menaikkan tunjangan aparatur di atas ambang kewajaran, katanya Minggu (13/11). (rls/muchtiar)
