Sejak Merdeka, Indoneisa Lahirkan 16.000 UU Serta Kepres

Biro Hukum Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Eduar S. Puji menyatakan, penyimpanan data UU dan Kepres nasional tersebut merupakan perwujudan dari dokumentasi terhadap produk hukum nasional dengan menggunakan teknologi yang telah menjadi kebutuhan saat ini. "Secara bertahap pemerintah melakukan pendataan dengan menggunakan teknologi ini. Sehingga dalam waktu mendatang berbagai produk hukum lainnya baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan bisa dinikmati melalui data internet secara online. Khusus produk hukum, Biro Hukum Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri telah memulainya dengan menyimpan 16.000 data UU dan Kepres sejak tahun 1945 tersebut. Data ini hanya UU serta Kepres saja, belum lagi peraturan menteri dan lainnya yang akan menyusul,"ungkap Eduar S. Puji dalam acara pelatihan pelaksana pengguna web site di Pekanbaru. Dalam pelatihan ini Eduar S Puji memaparkan perlunya sosialisai dari pemerintah daerah tentang manfaat dan penggunaan data berbasis teknologi ini. Karena dengan adanya data berbasis teknologi, semua produk hukum akan menjadi mudah diakses oleh siapa saja tanoa batas waktu dan jarak. Acara yang diadakan oleh Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana Sekdaprov Riau tersebut berlangsung sejak Senin kemarin hingga Selasa (11/8/09) ini. Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan dinas/badan, biro lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan daerah kabupaten/kota se Riau. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekdaprov Riau, Nazaruddin, secara resmi mewakili gubernur membuka acara yang berlangsung di hotel Ratu Mayang Garden tersebut.(Surya)