Presiden Yudhoyono harus memulai masa pemerintahan keduanya dengan memilih menteri-menteri yang mampu mengubah peran pemerintah dari ‘perusak hutan’ menjadi ‘pelindung hutan’. SBY punya kesempatan bersejarah untuk memimpin upaya global mengatasi dampak terburuk perubahan iklim pada Negosiasi Iklim PBB di Kopenhagen Desember mendatang.
"Juga dengan mendeklarasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan pembukaan lahan gambut, membangun pemerintahan pro-hutan, dan menindak para penjahat hutan seperti Sinar Mas,” Maitar menutup percakapan.
Greenpeace dan rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain terus berusaha melindungi hutan Indonesia yang seharusnya menjadi tugas dari pemerintah. Akhir pekan lalu, Greenpeace, WALHI Kalimantan Barat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melakukan aksi tanpa kekerasan untuk terhadap penjahat hutan terbesar di Indonesia, Perusahaan Kelapa Sawit dan Hutan Industri raksasa Sinar Mas, di konsesi kelapa sawit di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum.
Kawasan sensitif ini adalah salah satu lahan basah terbesar di dunia, sumber dari sungai terpanjang dan terbesar Indonesia Kapuas Hulu, serta sumber protein utama bagi 4,5 juta penduduk Kalimantan Barat.
Sepuluh aktivis membentangkan banner berukuran 30x6 bertuliskan “Sinar Mas Penjahat Hutan-Iklim” di tembok hutan tersisa di wilayah konsesi Sinar Mas. Kemudian para aktivis berusaha menghentikan kegiatan pembabatan hutan dengan merantai diri pada eskavator. Ini juga mengingatkan kembali kepada pernyataan Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistiyanto, kepada Reuters saat aksi Greenpeace di kantor Sinar Mas Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami harus ditangkap jika terlibat dalam deforestasi.” Berlawanan dengan retorika ‘hijau’ ini, Sinar Mas telah mempunyai rencana ekspansi agresif di Kalimantan dan Papua untuk kelapa sawit dan Sumatra untuk hutan tanaman industri melalui anak perusahaan mereka, APP.
Sejak awal Agustus hingga kini, aktivis Greenpeace bersama masyarakat setempat juga beraksi memadamkan kebakaran hutan di Provinsi Riau yang makin membesar. Di Provinsi Riau saja pada Juli tercatat ada 2.800 titik api dan diperkirakan makin banyak mengingat kini memasuki musim kemarau.
Mayoritas titik api ditimbulkan secara sengaja untuk pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan hutan industri. Titik api juga kini tercatat makin meluas di Sumatra dan Kalimantan.(ad/rls)
LSM-LSM Beraksi Saat Pemerintah Indonesia Gagal Mengatasi Penjahat Hutan
Kiki
Rabu, 12 Agustus 2009 - 08:41:47 WIB
PEKANBARU (RiauInfo) – Greenpeace hari ini mendesak Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar memulai langkah nyata untuk mengatasi pembabatan hutan besar-besaran oleh beberapa perusahaan, Departemen Pemerintahan dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam perusakan hutan.
Pilihan Redaksi
IndexPemanfaatan Teknologi Fingerprint untuk Absensi Karyawan
Pengaruh Gamifikasi Digital terhadap Motivasi Belajar Siswa
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Umum
Sinergi Kemenhan dan PWI Matangkan Diklat Bela Negara 2026, 200 Wartawan Siap Digembleng di Bogor
Sabtu, 24 Januari 2026 - 09:47:27 Wib Umum
Jelang Akhir Masa Jabatan, KI Riau Gesa Penyelesaian Sengketa Informasi 2025
Kamis, 22 Januari 2026 - 16:40:23 Wib Umum
Indosat Resmi Umumkan Pemenang Pesta Hadiah IMPoin 2025, Ini Daftar Peraih Mobil Listrik BYD hingga Samsung S25
Jumat, 16 Januari 2026 - 05:44:27 Wib Umum
Bernostalgia Masa Jadi Wartawan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Terima Pengurus PWI Pusat dan Diundang ke HPN 2026
Rabu, 14 Januari 2026 - 05:08:00 Wib Umum