Delapan Daerah Kantongi Surat Mandat Ganda di Munas Golkar

PEKANBARU (RiauInfo): Panitia Munas Partai Golkar berhasil mengungkapkan bahwa sebanyak delapan daerah dan organisasi massa Partai Golkar memiliki kepengurusan ganda. Hal ini sempat menjadi masalah saat akan dilakukannya pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Partai Golkar.
Ketua Pimpinan Sidang Munas VIII Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan hal itu saat jumpa pers di arena Munas Partai Golkar, Rabu (7/10) di Hotel Labersa, Pekanbaru. Fadel mengungkapkan, dengan adanya kepengurusan ganda ini membuat di Munas terdapat surat mandat ganda. "Masalah ini kini sedang kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya. Adapun delapan daerah yang memiliki kepengurusan ganda itu yakni Binjai dan Langkat (Sumatera Utara), Sukoharjo dan Batang (Jawa Tengah), Halmahera Tengah dan Morotai (Maluku Utara), ormas Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama), dan Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Fadel juga menyebutkan, sebelumnya ada pula berbagai masalah di sejumlah kabupaten/kota di Papua dan Jawa Tengah. Namun masalah-masalah tersebut sudah dibereskan DPP. "Masalahnya macam-macamlah, ada surat mandat ganda, ada pejabat yang diangkat, ada pejabat yang ditunjuk. Tadinya puluhan, sekarang tinggal enam,” ujar Fadel dalam keterangan pers di arena munas. Salah satu contoh konflik internal yang menyebabkan mandat ganda terjadi di tubuh Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama). Satkar Ulama jauh-jauh hari sebelum Munas berlangsung sudah menyatakan dukungan kepada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Bahkan dalam jumpa pers sebelumnya, Sekjen Satkar Ulama Syisferi Datuk Gonjong mengatakan jika dukungan diberikan kepada Hutomo Manda Putra lantaran Tommy pernah menjadi Bendahara Umum di ormas ini. Itu sebabnya mereka akan memberikan suaranya kepada putra mantan Presiden Soeharto itu. Hal itu bertolak belakang saat Pandangan Umum Ormas tersebut menanggapi pidato pertanggung jawaban Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla. Dalam kesempatan tersebut Satkar Ulama malah berbalik arah ke kubu Aburizal Bakrie. Hal ini terjadi karen di Munas ini ada dua delegasi dari Satkar Ulama. Kedua delegasi ini punya dukungan yang berbeda dan mengklaim memiliki mandat DPP Satkar Ulama. Akhirnya kubu pelaksana harian, Adraf Ali yang dipersilahkan menyampaikan pandangan umum.(ad)

Berita Lainnya

Index