JAKARTA (RiauInfo) - Perjuangan untuk memperoleh tambahan alokasi anggaran dari APBN untuk Propinsi Riau melalui anggaran stimulus fiskal belum dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
“Dari Rp1,6 triliun anggaran prioritas yang diusulkan oleh Pemprov Riau, baru bisa diperoleh alokasi sekitar Rp 350 miliar yang disalurkan dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan,’’ ujar Musfihin Dahlan, dengan penuh kekecewaan, setelah penutupan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (24/2) malam.
Upaya yang dilakukan dengan melobi Pimpinan Panitia Anggaran dan Fraksi-fraksi di DPR untuk meyakinkan, bahwa selama ini Propinsi Riau belum memperoleh alokasi Anggaran yang proporsional dan berkeadilan bukanlah perkara mudah.
“Kawan-kawan anggota Panggar, selalu melihat Propinsi Riau sebagai propinsi yang kaya, yang sudah mendapat alokasi anggaran cukup besar dari dana bagi hasil (DBH) migas. Pandangan stereotip ini yang membuat kita sangat susah meyakinkan anggota Dewan yang lain, “ ujar politisi Partai Golkar itu.
Menurut Musfihin, sebelum Rapat Panggar, dia menyampaikan sekali lagi kekecewaannya kepada Menteri keuangan, dengan mempertanyakan mengapa sampai tiga program prioritas yang diusulkan dan sudah mendapat persetujuan Bappenas tidak dimasukkan dalam usulan anggaran stimulus fiskal.
“Menteri berjanji alokasi untuk program Prioritas untuk Propinsi Riau akan dimasukkan dalam APBN murni, yang akan diusulkan dalam APBN perubahan. Untuk anggaran stimulus ini, memang diprioritaskan untuk program anggaran yang bisa langsung terserap dan selesai tahun ini.’’
Musfihin berharap, kerjasama Pemerintah Propinsi dengan Anggota Panggar DPR RI dari Riau, pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan. Karena untuk memperoleh alokasi anggaran dari APBN perlu sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.(ad/rls)
