Chaidir: Investor Enggan Masuk ke Riau

news3000PEKANBARU (RiauInfo) - Ketua DPRD Riau, drh H Chaidir MM menilai bahwa para investor baik lokal maupun luar negeri enggan masuk ke Riau. Pasalnya, setelah melihat langsung kegiatan RIS tergambar bahwa semua infrastruktur di Riau masih kurang menyakinkan. Kenapa?

"Ya, karena itu salah satu persyaratan yang mereka inginkan. Sebenarnya para investor lokal maupun luar negeri ingin masuk ke Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tapi melihat keadaan seperti ini mereka enggan menanamkan modalnya kesini," ungkap Chaidir kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Kamis (8/11).

Terang Chaidir, para investor yang ingin masuk tentu harus ada persyaratan-persyaratan yang mereka inginkan. "Karena para investor tersebut mereka punya modal. Tentu hal itu sangat diperhatikannya," katanya. Seperti peraturan-peraturan yang tidak berubah-rubah. Terus mereka juga meminta adanya kemudahan-kemudahan yang diterima dan ada juga rangsangan yang diberikan kepada para investor. "Saya contohkan dengan memberikan kemudahan biaya pajak," tuturnya. 

Disamping itu, melihat infrastruktur jalan, jembatan,listrik dan sarana komunikasi. Itulah persyaratan-persyaratan yang dinginkan investor untuk masuk ke Riau. Sekarang hal-hal seperti itu yang belum ditingkatkan. Dengan Riau Investment Summit (RIS) ini semua jadi terungkap. Bahwa semua infrastruktur di Riau masih kurang. Sehingga keterbatasan jalan-jalan di Riau tak memberikan kemudahan bagi investor yang masuk. 

"Jadi, kedepan kalau kita inginkan menarik lebih banyak lagi investor harus dapat memperhatikan infrastruktur tersebut. Artinya kita tidak mencari investor saja, tapi kita juga ingin bangun semua infrastruktur. Sehingga secara otomatis masyarakat kita juga akan menikmati hasilnya," terangnya.

Sejauh yang bisa dilakukan untuk memberikan kemudahan dan tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat, tentu harus dilakukan. Seperti misalnya pelayanan satu atap. Itulah suatu terobosan yang sangat baik. Sehingga seketika para investor mempunyai modal tersebut ingin mencari lahan seluas 100 hektar. Mereka tidak repot lagi.

"Kalau masalah peraturan tentu saat ini masih berubah-rubah. Karena interpretatifnya tidak sama antara satu departeman dengan departemen yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya RIS ini semua target akan tercapai," katanya sembari berharap. (Dd)

Berita Lainnya

Index