CALEG ARTIS DAN POLITISI INSTANT Paradox Demokrasi

617 views

Oleh : Ekmal Rusdy 

Fenomena ratusan artis yang merambah dunia politik dengan menca lonkan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif terlihat jelas pada Pemilu 2009 ini. Katakanlah Partai Golkar misalnya, sedikitnya telah merekrut sepuluh artis sebagai caleg, PDI Perjuangan punya belasan. Demikian pula Partai Demokrat, bahkan Partai Amanat Nasional mengusung puluhan artis.

Ramainya perubahan sebagai aktor di Panggung Sandi wara untuk naik ke Panggung Politik bukan sesuatu yang baru. Sejak masa Orde Baru (1966-1998), hampir semua partai politik saat itu punya unsur artis dalam aktivitas politiknya.

Fenomena menarik ini kini kembali terjadi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Artis, se bagai bagian dari warga negara, ramai-ramai mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik untuk menduduki jabatan publik. Seperti masyarakat pada umumnya, Artis cantik Dian Sasro juga juga beri tanggapan, bahwa artis atau selebritis tentu punya hak politik.

Artinya, sebagai warga negara mereka punya hak untuk memilih maupun dipilih. Soal ini, kita semua tahu, dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Meski begitu, lanjutnya, dia setuju dengan pendapat Mas Bu tet Kertaradajasa. Dalam menerima tawaran jadi calon legislatif dari partai politik, seorang artis memang perlu berpikir ulang. ‘Mengukur diri’ mutlak perlu dilakukan, agar langkah yang ditempuh seorang artis benar-benar proporsional. Jangankan tawaran
politik, tawaran ‘mang gung’ saja harus direspons dengan selektif.

Kalau tidak, bagaimana seorang artis akan mampu meningkatkan profesionalitasnya. Memang aturan main yang memungkinkan hal itu. Prof Syamsuddin Haris mengindikasikan bahwa sistem pemilihan langsung memungkinkan populari tas berbicara banyak.

Di sinilah paradoks demokrasi. Karena suara rakyat ternyata bisa menjadi bencana ketika memilih orang yang tak kompeten. Sebagaimana yang dikhawatirkan Plato, alih-alih menjadi vox populi vox dei (suara rakyat suara Tuhan), fenomena ini lebih dekat kepada vox populi vox diaboli (suara rakyat suara setan).

Bersembunyi di Ketiak Fraksi 
Tidak ada sebuah syarat baku yang sama diterapkan di seluruh dunia untuk menguji kelayakan dan kepantasan seorang wakil rakyat. Namun setidak nya dari semangat demokrasi, baik dalam makna normatif, prosedural ataupun substansial, diisyaratkan tiga karak teristik yang harus dipenuhi seorang wakil rakyat, yakni memiliki kejelasan visi (vision), daya du kung publik yang memadai (acceptibi lity), dan rasa tanggung jawab (responsibility) Ketiganya jelas syarat minimal untuk membentuk sebuah demokrasi yang rasional, kontek stual, dan bermoral. Dalam praktiknya, ketiga syarat itu tidak disematkan pada sekelompok orang tertentu. Bahkan dalam logika demokrasi, yang mengakui persamaan, semua orang

dianggap mungkin untuk memiliki ketiganya. Atas dasar pemahaman inilah secara substansial seorang artis sebagai seorang warga negara patut diperlakukan sama dengan kalangan lain yang memiliki profesi bukan artis.

Persoalannya adalah, apakah artis yang saat ini berputar haluan menjadi wakil rakyat memiliki kemampuan untuk memenuhi ketiga syarat itu? Tentu saja kita tidak bisa menghakimi seseorang dari kulit luarnya sebagaimana pepatah don’t judge the book form the title . Mungkin saja seorang artis itu memang benar-benar bisa memenuhi ketiganya.

Sementara belum tentu juga mereka yang bukan dari kalangan artis,benar-benar bisa memenuhi ketiganya. Terbukti mereka yang tertangkap melakukan korupsi dan dicap sebagai “politisi busuk” berasal dari beragam latar belakang profesi yang berganti baju dengan baju partai.

Mereka masuk gedung rakyat yang terhormat, bukannya memperbaiki nasib rakyat yang diwakilinya, tapi memperbaiki nasib nya sendiri. Kalau perlu, ganti partai pun dilakukan, asal bisa duduk. Jadi anggota legislatif, tak lebih dari lahan pekerjaan, bukan pengabdian.

Ijazah palsu pun sering menjadi pemberitaan, dan tak jarang selesai tau diselesaikan di tingkat pengadilan. Aktor musang berbulu ayam ini, jauh lebih berbahaya daripada Aktor benaran yang mencoba alih profesi, dari panggung sandiwara ke panggung politik.

Dan untuk diingat, walau nanti mereka kalaupun duduk, bukanlah sebagai orang penting dan menentukan. Sehingga tidak salah juga jika ada kalangan yang mengkhawatirkan masuknya artis dalam dunia perpolitikan kita. Memilih caleg,bukan memilih kucing dalam karung, tapi perlu hati hati dengan membaca trade record caleg bersangkutan, sekalipun dianya adalah mantan tim sukses dari pilkada yang telah berlangsung.

Demikian halnya selain sistem pemilihan, tradisi politik bangsa ini turut menyumbang bagi munculnya fenomena artis berpolitik ini. Tradisi pertama adalah adanya “pertanggungjawaban kolektif” ketimbang “pertanggungjawaban individual” dalam ranah badan legis atif.

Hal ini mengakibatkan keunggulan dan atau ketidak beresan seorang anggota Dewan ditanggung beramai-ramai oleh fraksi atau partai. Dalam kondisi seperti itu, artis atau siapa pun yang tidak bisa bekerja dengan baik tidak terekspos dan bahkan dapat bersembunyi di ketiak fraksi dan teman-temannya. Bagi partai politik, kehadiran artis dianggap sebagai salah satu solusi paling efektif untuk mengatasi problem kaderisasi yang mereka hadapi. Namun bagi sebagian kalangan pengamat politik meragukan kapasitas kalangan artis dalam menghi dupkan demokrasi di negeri ini.

Fungsi artis tidak saja dalam kapa sitas penarik massa ataupun anggota Dewan, tetapi bahkan saat ini telah pula memasuki wilayah eksekutif meski baru pada wilayah lokal. Untung saja badan yudikatif, yang memang didisain eksklusif oleh para “penemu” demokrasi di Barat sejak awal, harus diisi oleh kalangan
profesional di bidang hukum dimana kapabilitasnya lebih jelas dan terukur.

Seandainya tidak, bukan tidak mungkin kita akan menda patkan seorang pelawak dalam jajaran Hakim Konstitusi atau pejabat penting di Mahkamah Agung. Demokrasi yang mengisyaratkan sebuah pemerintahan rasional, visioner, dan bertanggung jawab justru dijawab dengan menghadirkan makhluk-makhluk manis, yang sejatinya hanya bisa mengumpulkan kerumunan orang untuk kemudian mening galkannya.

Masalahnya, fenomena yang kini terjadi adalah terlalu banyak artis yang kurang memahami dunia politik, tapi ‘memaksakan’ diri maju sebagai caleg. Tapi ini pun tak sepenuh nya ‘salah’ mereka.

Sebab, umumnya mereka terjun ke dunia politik karena ditawari elit partai politik yang ingin memanfaatkan popularitas artis sebagai daya tarik bagi para calon pemilih. Ada baiknya, kalangan artis lebih selektif dalam menerima tawaran yang ‘menggiurkan’ itu.

Partai politik lebih terfokus untuk bagaimana beriklan dan tampil seatraktif mungkin di depan publik tanpa harus berpusing-pusing apakah tawarannya itu realistis dan mampu benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi rakyat.

Semuanya itu memperlihatkan bahwa demokrasi kita belumlah mapan. Memang tidak semua artis itu taklah dianggap tak mampu, atau hanya mengandalkan tampang saja.Memang ada juga artis yang berkualitas. Jadi biarkanlah artis ikut meramaikan persaingan menjadi caleg. Jika nanti para artis banyak dipilih rakyat, itulah gambaran rakyat Indonesia pada umumnya. Berarti rakyat Indonesia masih belum dewasa dalam berpolitik.

Mereka hanya melihat popularitas dari seseorang, bukan melihat kualitas. Jika hal ini terjadi, siapa yang mesti disalahkan? Jelas pemimpin bangsa ini. Mereka selama ini masih banyak melakukan pembodohan terhadap rakyat sendiri.

Mereka tidak mau rakyatnya menjadi pintar dan berkualitas. Jika jumlah rakyat yang pintar dan berkualitas meningkat, otomatis politisi yang tidak punya kemampuan dan tidak mau kerja keras, tidak akan laku lagi ‘dijual’ kepada rakyat. Masalahnya sederhana saja, apakah kita mau menyerahkan nasib kita kepada orang yang masih harus belajar banyak? Apakah kita mau disopiri oleh orang yang masih belum layak turun ke jalan? Jawabannya, inilah wajah demokrasi kita.(ANGGOTA DEWAN PAKAR ICMI WILAYAH RIAU, Dr H EKMAL RUSDY)

 

Posting Terkait