Budaya Membaca Harus Jadi Program Pemerintah

Pekanbaru - Pustakawan Utama, Perpustakaan Nasional RI, Drs.H.Athaillah Baderi dalam paparan makalahnya, Rabu (13/12) pada acara Musyawarah pembentukan Lembaga Masyarakat Membaca di Hotel Delta Pekanbaru mengatakan, minat dan kemampuan membaca masyarakat Indonesia masih di bawah rata-rata negara tetangga.
“Oleh karena itu dalam persaingan global nanti sudah barang tentu bangsa kita tidak akan mampu menghadapi derasnya arus kompetisi. Untuk itu pembudayaan membaca harus menjadi program pemerintah,” harapnya. Lebih lanjut dikatakan, pengalaman menunjukan krisis moneter pada bulan Juli 1997 yang menggoncangkan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Timur membuat kita tidak berdaya mengatasinya. Kalau dilihat negara seperti, Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan Singapore mampu mengatasi krisis tersebut. Ekonominya relatif dalam waktu pendek saja, tetapi bagi bangsa Indonesia sampai saat ini pengaruh krisis tersebut masih memberi bekas terhadap perkembangan ekonomi kita. “Karena masalah utama terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang masih rendah dalam segala hal,” ujar Athaillah Baderi. Athaillah menegaskan pemerintah dan masyarakat harus berani mengadakan perubahan sikap dan perilaku budaya dari tidak suka membaca menjadi masyarakat membaca dan menjadikan masyarakat gemar belajar. “Karena membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Apalagi semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca seseorang,” ungkapnya. Menurutnya, dengan pensosialisasian prinsip belajar dalam abad 21 yang yang perlu dilakukan didasarkan pada empat pilar. Yakni, belajar berfikir, belajar berbuat, belajar untuk tetap hidup dan belajar hidup bersama antar bangsa.***

Berita Lainnya

Index