[caption id="attachment_13030" align="alignleft" width="300"]
BPK RI Sosialisasi PP Keuangan Daerah[/caption]
PEKANBARU (RiauInfo) - Mengingat masih lemahnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memandang perlu untuk terus mensosialisasikan PP tersebut.
Acara sosialisasi tersebut dilaksanakan BPKP di gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (18/02/10). Plt Kepala BPKP RI, Kuswono Seoseno menjelaskan, sosialisasi terhadap PP 60/2003 tersebut dimaksdukan untuk menciptakan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang lebih baik disetiap instansi.
"Kita menginginkan agar kedepan penggunaan keuangan negara ini bisa lebih baik, untuk Riau sendiri sudah menunjukkan kebaikan dari tahun ketahuan, dan sosialisasi bagai Pemprov Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Riau ini kita harapkan bisa memberi atau menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi kedepan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubenur Riau HR Mambang Mit menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut, karena tertib administrasi keuangan sangat duibutuhkan, sehingga bisa dipertangung jawabkan secara akuntable, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan hasil pembangunan dirasakan masyarakat.
"Administrasi keuangan merupakan hal pokok terhadap penggunaan dan penerapannya agar program yang dijalankan bermanfaat bagi masyarakat," sebutnya.
Menurut Mambang Mit untuk Riau, saat ini yang masih menjadi kendala adalah pada aset, aset setiap tahun harus diinventarisir, dihitung nilainya setiap tahun, karena aset masuk dalam neraca.
"Keberadaan aset, nilai aset, yang tercantum dalam neraca, masih perlu penyempurnaan, pada umumnya sudah diinvetarisir, untuk itulah masih perlu tim penilai aset yang kredibel. Secara umum sebenarnya pengelolaan keuangan kita sudah dapat berjalan dengan baik, karena dalam neraca ada aset, hal ini yang masih perlu diperbaiki," ungkapnya.(Surya/hms)
BPK RI Sosialisasi PP Keuangan Daerah[/caption]
PEKANBARU (RiauInfo) - Mengingat masih lemahnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memandang perlu untuk terus mensosialisasikan PP tersebut.
Acara sosialisasi tersebut dilaksanakan BPKP di gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (18/02/10). Plt Kepala BPKP RI, Kuswono Seoseno menjelaskan, sosialisasi terhadap PP 60/2003 tersebut dimaksdukan untuk menciptakan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang lebih baik disetiap instansi.
"Kita menginginkan agar kedepan penggunaan keuangan negara ini bisa lebih baik, untuk Riau sendiri sudah menunjukkan kebaikan dari tahun ketahuan, dan sosialisasi bagai Pemprov Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Riau ini kita harapkan bisa memberi atau menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi kedepan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubenur Riau HR Mambang Mit menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut, karena tertib administrasi keuangan sangat duibutuhkan, sehingga bisa dipertangung jawabkan secara akuntable, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan hasil pembangunan dirasakan masyarakat.
"Administrasi keuangan merupakan hal pokok terhadap penggunaan dan penerapannya agar program yang dijalankan bermanfaat bagi masyarakat," sebutnya.
Menurut Mambang Mit untuk Riau, saat ini yang masih menjadi kendala adalah pada aset, aset setiap tahun harus diinventarisir, dihitung nilainya setiap tahun, karena aset masuk dalam neraca.
"Keberadaan aset, nilai aset, yang tercantum dalam neraca, masih perlu penyempurnaan, pada umumnya sudah diinvetarisir, untuk itulah masih perlu tim penilai aset yang kredibel. Secara umum sebenarnya pengelolaan keuangan kita sudah dapat berjalan dengan baik, karena dalam neraca ada aset, hal ini yang masih perlu diperbaiki," ungkapnya.(Surya/hms)
