PEKANBARU (RiauInfo) - Setelah sebelumnya walikota Pekanbaru Herman Abdullah mengajukan 4 Ranperda diantaranya Ketertiban Umum, Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Pemberian Izin dan Pengawasan Jasa Kontruksi serta Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hari ini Senin (28/7) giliran anggota DPRD Kotabaru yang memberikan pandangan umum.
Dari sekian Ranperda tersebut, ternyata Ranperda tentang ketertiban Sosial yang paling banyak mendapat sorotan anggota dewan. Seperti tentang Gepeng yang masih merwarnai hampir disetiap sudut Kota Pekanbaru, bahkan disinyalir makin bertambah. Seperti halnya dikatakan Tengku Jauhar Husnan dari fraksi Bintang.
Selain itu, juga sorotan datang dari fraksi PKS yang dibacakan oleh Dedi Vilia. Dalam hal itu, Dedi mempertanyakan program untuk anak jalanan. Karena dalam program yang telah diajukan tidak ada sedikitpun menyinggung tentang penanganan anak jalanan.
Menurutnya, anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru ini dari waktu ke waktu kian bertambah. Jika tidak ditangani secara serius maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari.
Dari fraksi lainnya seperti PAN yang dibacakan Sondia Warman mempertanyakan tentang penyertaan modal pemerintah daerah yang selama ini turut andil membesarkan PT RAL Riau.
Lalu, ada juga tentang besarnya tarif retribusi dan registrasi yang tercantum dalam proses perizinan serta masalah sosial seperti Gepeng serta anak jalanan yang diharapkan supaya Pemko tidak lepas tangan.
Disisi lain, situasi dalam sidang terhormat tersebut, ada sedikit yang terkesan menggelitik yaitu, minimnya kehadiran anggota dewan. Saat itu hanya ada 15 orang dari 45 jumlah anggota dewan keseluruhan.
Bahkan, hingga memasuki pembacaan pandangan yang dibacakan oleh Dedi dari PKS, terlihat di ruangan hanya 13 orang. Tidak tahu apa yang terjadi.(muchtiar)
