Banyak Kebijakan Pemerintah Melenceng Dari Awal Proklamasi danUUD 1945

JAKARTA (RiauInfo) – Hingga saat ini, keberadaan negara Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah keajaiban dan keberhasilan eksperimen sosial yang besar di abad ke-20. Disebut keajaiban dan keberhasilan karena dengan 505 suku bangsa yang ada, Indonesia mampu menggalang persatuan dan menjaga eksistensi bangsa di tengah-tengah bangsa yang lain. Namun sayangnya, keajaiban dan keberhasilan tersebut kini mengalami banyak tantangan.

Tantangan tersebut, ternyata berasal dari pemerintah yang tidak melaksanakan Proklamasi dan UUD 1945. Selama ini banyak kebijakan pemerintah yang ternyata keluar dari semangat awal Proklamasi dan UUD 1945. Seperti misalnya ideologi sosial yang dikembangkan pemerintah seperti filantropi atau CSR. Ideologi sosial ini bertentangan dengan Demokrasi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. Karena semangat awal adalah perlindungan hak-hak sosial rakyat bukan belas kasihan.

Demikian pula pengembangan ekonomi nasional oleh pemerintah yang bertumpu pada asas kebebasan pribadi atau Liberalisme, daya saing (free-fight), daulat pasar (free-market) dan mengutamakan modal (capital-centered) misalnya. Tumpuan tersebut seharusnya dilandasi pada asas kebersamaan (mutualism) daya-kerjasama (cooperation), daulat-rakyat (people-sovereignty) dan mengutamakan manusia (people-based).

Karena itu menurut pakat ekonomi Prof Dr Ki Sri Edi Swasono, saat menjadi pembicara dalam diskusi panel di Merak Room, Jakarta Convention Center, Sabtu lalu (7 November) pemerintah kiranya perlu memahami semangat awal Proklamasi dan UUD 1945 ketika mereka membuat kebijakan agar pemerintah tidak lagi memelihara neoliberalisme.

“Keterjerumusan kita pada neoliberalisme, yang antara lain mengutamakan dasar untung-rugi dalam berperikehidupan ekonomi, telah mempertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, merusak rasa bersama dan kebersamaan sebagai keluarga besar, dengan kibatnya memperenggang kohesi nasional”, kata Sri Edi Swasono.

Diskusi Panel tersebut, merupakan serial ke-4 yang digelar Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), binaan pengusaha dan politisi Pontjo Sutowo. Mengambil tema “Membangun Budaya Bangsa dan Nilai Nilai Keindonesiaan Demi masa depan Bangsa, diskusi serial pertama seperti diutarakan Ketua YNSB Iman Sunaryo, telah dimulai Agustus lalu dan selanjutnya diteruskan setiap Sabtu pertama tiap bulan hingga Desember 2016.

Dalam diskusi panel putaran 7 November 2015 lalu, selain menampilkan pembicara Prof Dr Ki Sri Edi Swasono, juga menampilkan Dr Riwanto Tirtosudarmo. Ia mengatakan, keberadaan Indonesia, betapapun kondisinya, harus terus dijaga, salah satunya dengan mengembangkan integrasi nasional yang kuat. Integrasi ini dapat dilaksanakan melalui rekayasa demografis. Rekayasa demografis misalnya adalah melalui program pemindahan penduduk dari Jawa ke Luar Jawa yang dikaitkan dengan program industrialisasi.

“Integrasi nasional sebagai wujud kesatuan Indonesia secara teritorial hanya dapat dicapai melalui sebuah rekayasa demografis, tidak datang dengan sendirinya”, kata Riwanto.

Ditempat yang sama, dalam pemaparan akhir Pontjo Sutowo menyatakan jika sebuah negara memiliki umur sendiri-sendiri. Panjang pendeknya usia negara ditentukan oleh mampukah negara tersebut terus menjaga persatuan atau integrasi nasional. Dan mampukah negara tersebut menangkal pengaruh buruk dari luar. Untuk itu, keberadaan Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan agar tidak hilang atau lenyap seperti negara besar masa lalu. (Ami Herman)

Adrizas: