PEKANBARU (RiauInfo) - Bukan masyarakat saja yang bertanya-tanya, melainkan seluruh kalangan DPRD Riau juga hangat membicarakan "Baliho" Riau Satu beredar di Pekanbaru hingga kepelosok. Jika memang memakai anggaran APBD, itu dinilai dewan sangat mubazir. Bagaimana dewan menyikapi masalah ini?
"Ya, kalau disamping untuk mempromosi suatu produk tak menjadi masalah, seperti hal yang dilakukan BPI. Tapi kalau hanya menampilkan sosok seorang kepala daerah itu kurang baik, apalagi memakai dana anggaran APBD Riau. Kalau memakai anggaran pribadi tak menjadi masalah bagi kita," ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ir Yuda Bhakti kepada RiauInfodi Kantor DPRD Riau, Jumat (21/9).
Menurut Yuda, dengan adanya baliho raksasa tersebut, apakah ini bisa dikatakan kampanye terselubung Riau Satu. Kerena dengan baliho sebesar tersebut tentu memakan anggaran yang cukup besar. "Saya rasa baliho tersebut tidak layak. Kalau memang memakan anggaran APBD, sebaiknya hal ini dapat diefisiensikan. Kan mubazir dibuatnya," keluh Yuda.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Riau dari Fraksi PKS, Mukti Sanjaya, SPd mengutarakan hal yang sama. Jika memang memakai anggaran APBD, sebaiknya anggaran yang sebesar itu dana dibagi-bagikan kepada anak-anak jalanan yang ada di Riau. Seperti salah satu contoh baliho raksasa Riau Satu yang berada disamping pintu masuk Taman Kesenian Riau pas didepan Kantor DPRD Riau.
"Kita sekarang kan tidak tahu apakah memakai anggaran APBD atau tidak. Apakah ada satker yang membiayai baliho tersebut. Sehingga satker tersebut dapat mencari muka kepada Riau Satu. Jika memang ada satker yang membiayai baliho tersebut, apa hubungannya dengan kepala daerah yang mereka pampangkan. Apakah tidak ada promosi dari satker itu sendiri. Anehkan!," tandasnya. (Dd)
