PEKANBARU (RiauInfo) - Pendayagunaan Aparatur Negara pada hakekatnya adalah suatu upaya yang terencana dan sistematis. Untuk meningkatkan kinerja dan proses pencapaiannya dilakukan melalui berbagai langkah dan upaya.
Seperti pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban dan penyempurnaan terhadap manajemen aparatur negara, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas penyelnggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
Gubernur Riau dalam sambutan tertulisnya melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, HR.Marjohan Jusuf, Selasa (11/9), menyampaikan hal tersebut dalam Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Daerah (FORKAMPANDA) Tahun 2007, di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.
Acara ini diadakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Administrasi dan Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau yang dihadiri oleh 60 orang utusan aparatur pemerintah kabupaten/kota se Riau.
Menurut Gubernur, pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dari praktek KKN, meningkatkan kualitas SDA aparaturnegara melalui program pendidikan dan pelatihan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dalam melakukan berbagai perbaikan tersebut, pemerintah masih memilki beberapa hambatan dan kendala serta permasalahan, yakni belum adanya kesamaan pemahaman tentang kebijakan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga terjadi berbagai perbedaan nomenklatur yang pada akhirnya mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
Masalah ini akan terkurangi dengan berbagai poelatihan yang secara terus-menerus terhadap aparatur negara melalui berbagai peltihan dan sejenisnya, termasuk seperti Forum yang ditaja Pemprof Riau melalui BADP tersebut.(Surya)
