Azmun Terima Imbal Jasa dari RAPP Sebesar Rp 1,5 Miliar

PEKANBARU (RiauInfo) – Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, terungkap bahwa Tengku Azman, bupati Pelalawan telah menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Uang itu sebagai imbal jasa atas penerbitan izin pengelolaan hasil hutan bagi perusahaan tersebut.

Berita ini menjadi headline Tribun Pekanbaru edisi Sabtu (14/6) berjudul “Bupati Terima Rp 1,5 Miliar“. Harian ini menyebutkan bahwa dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum dari KPK mengklaim Azmun telah merugikan negara sebesar Rp 1,2 triliun terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di Pelalawan.

Berita tentang korupsi juga jadi headline Metro Riau hari ini. Hanya saja harian ini memfokuskan beritanya pada rencana KPK untuk memeriksa rekening atas nama Ketua Mahkamah Agung BAgir Manan. Berita itu berjudul “KPK Siap Periksa Rekening Bagis“.

Tewasnya seorang sopir tronton warga Rumbai akibat mengorok lehernya sendiri dengan clurit menjadi berita utama Pekanbaru MX hari ini. Aksi nekad ini dilakukan karena laki-laki asal Sumatera Utara ini tidak tahan lagi dengan sakit yang dideritanya sejak tiga bulan belakangan. Berita itu berjudul “Tak Tahan Sakit, Supir Gorok Leher“.

Sementara itu Riau Mandiri berita utamanya tentang tidak lulusnya sebanyak 3.310 siswa SLTA di Riau dalam Ujian Nasional (UN). Persentase siswa yang tidak lulus itu terbesar di Dumai dan terendah di Kabupaten Kampar. Berita itu berjudul “3.310 Siswa SLTA di Riau tak Lulus UN“.

Pekanbaru Pos berita utamanya hari ini tentang rencana HM Rusli Zainal yang akan memimpin rapat koordinasi membahas APBD P. Selain ingin mengkoorinasikan pelaksanaan anggaran, Rusli juga berkeingian untuk langsung berkoordinasi dengan jajarannya. Berita itu berjudul “Rusli Pimpin Rapat Terakhir“.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan gaji pejabat di Indonesia tergolong kecil menjadi berita utama Riau Pos hari ini berjudul “JK: Gaji Pejabat RI Kecil“. Itu sebabnya JK keberatan jika gaji pejabat dipotong terkait kenaikan harga BMM dalam negeri.(Ad)

 

Rizki: