APBD-P Riau Defisit, Disinyalir Pusat Tak Transparan

Sebetulnya proyeksi penerimaan dari dana perimbangan oleh Riau dikatakan terlalu tinggi, cuma melihat perkembangan harga-harga yang semakin tinggi seharusnya peningkatan dana perimbangan itu bisa sesuai dengan prediksi kita, kata Deliarnov pada RiauInfo di tempat tinggalnya jalan Purwodadi, Rabu (25/6). Menurutnya yang jadi permasalahan, saat ini meski harga-harga sudah melambung tinggi seiring kenaikan BBM, tapi pusat mengatakan bahwa hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Migas malah tak sesuai harapan. Jadi ia melihat pusat tak transparan dalam soal dana perimbangan. Bahkan ia menuding, ada permainan pusat terkait tak transparannya DBH Migas ini," tandasnya. Lanjutnya, ketaktransparan pusat terlihat dari lifting yang tak transparan juga dari segi harganya yang disembunyikan. Bila seperti itu, ada kemungkinan harga yang diberikan pada Riau itu masih berdasarkan harga patokan APBN sebesar 65 dollar. "Lifting realisasi sedikit dan kemudian harga yang dipakai adalah harga dalam asumsi APBN sebesar 65 dollar per barrel padahal saat ini harga per barrel telah mencapai 134-138 dollar," katanya. Jika saat ini harga berkisar pada angka 134-138 namun lifting-nya sama dengan yang lalu, lanjutnya, maka seharusnya dana perimbangan itu minimal naik 100 persen. Tapi seandainya hal itu tidak sampai naik 30 persen saja seperti yang diproyeksi dalam APBD, Deliarnov curiga ini hanya akal-akalan pusat saja. Menurut Deliarnov, pusat seharusnya menjelaskan secara detail dan transparan tentang DBH Migas itu. Bila pusat mengatakan dananya hanya sekian misalkan, maka harus disebutkan pula berapa harga dan lifting-nya. Jadi kalau liftingnya sama dengan tahun lalu dan harga naik dari asumsi semula 65 menjadi 130 dollar per barrel, itu seharusnya dana perimbangan Riau lebih besar dari 100 persen. Sebab ongkos akan terdongkrak naik seiring kenaikan harga, paparnya. Kalau memang lifting berkurang, masih kata Deliarnov, maka harus dijelaskan pula berapa kekurangannya karena tidak mungkin pula lifting berkurang sampai 50 persen. Dari sini Deliarnov mengakui tak tahu lagi persisnya permainan dari pusat. Selain itu, ia menilai juga karena ketidak mampuan Pemrov untuk memperjuangkan DBH Migas Riau, sindirnya. Selain hal tersebut, Deliarnov menilai upaya pusat dalam mengurangi dana perimbangan untuk Riau terutama DBH Migas selain dipicu karena APBN yang collapse seiring kenaikan BBM juga karena pada tahun-tahun sebelumnya Pemda banyak mengendapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). "Dan sampai sekarang mekanisme pertanggung-jawabannya saya belum menengok. Hitungan bodoh-bodohnya saja kalau dana yang diendapkan sebesar 7 triliun di SBI itu dipulangkan 10 persen saja, maka ada dana tambahan 700 Miliar," ujarnya. Ditambahkannya, karena hal-hal tersebut pusat seringkali memotong dana perimbangan yang semestinya diterima oleh Riau. Sementara untuk internalnya sendiri, Deliarnov mengatakan bahwa defisitnya anggaran APBD-P 2008 ini bukan hanya kegagalan Pemda Riau saja tapi seluruh komponen masyarakat. Sementara ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Riau HR Mambang Mit di hadapan wartawan membantah adanya devisit hingga 500 milliar. Bahkan menyebutkan kondisi APBD saat ini sedang balance atau seimbang. Saat disinggung karena ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau untuk meningkatkan kemampuan pemasukannya, lagi-lagi dibantah Sekda. Katanya, saat ini justru Dispenda Riau telah melebihi dari target sebesar 200 milliar. (muchtiar)