PEKANBARU (RiauInfo) - Angin kencang berkecepatan 10 hingga 25 km/jam masih berpotensi terjadi di Riau hingga akhir bulan ini. Bahkan angin tersebut berpotensi jadi bencana bagi daerah ini karena bisa menerbangkan atap rumah masyarakat.
Hal itu menjadi berita utama Pekanbaru Pos edisi Rabu (28/11) ini berjudul "Awas, Atap Rumah pun Bisa Terbang". Dalam beritanya harian ini mengutip pernyataan Kepala BMG Stasiun Kota Pekanbaru Blucher Doloksaribu yang menyebutkan angin kencang itu berpeluang terjadi di daerah pesisir timur.
Kasus bagi-bagi uang hasil korupsi dari Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau menjadi berita utama Riau Tribun hari ini. Dalam beritanya berjudul "Anggota DPRD Disebut Terima Uang Korupsi: 'Kami Takkan Usut'", disebutkan Badan Kehormatan DPRD Riau tidak akan menindaklanjuti isu tentang dua anggota dewan yang menerima uang itu.
Pekanbaru MX dalam beritanya berjudul "Sekujur Tubuh Ditikam, Tewas!" mengangkat kasus tewasnya seorang pria berusia 22 tahun di rumah majikannya di perumahan karyawan PT Hutahean, Tambusai, Rokanhulu. Dia diduga tewas dibunuh karena sekujur tubuhnya penuh luka tikaman, namun belum diketahui siapa pelakunya.
Kegusaran Presiden SBY yang dituding melindungi koruptor tertentu dengan melakukan sisten "cuci piring" menjadi berita utama Tribun Pekanbaru, Riau Mandiri, dan Riau Pos. Tribun Pekanbarumenulis berita tersebut dengan judul "Sumpah tak Tebang Pilih".
Sedangkan Riau Mandiri dalam berita berjudul "SBY Gerah Dituding Tebang Pilih" mengungkapkan pernyataan Presiden SBY yang menyebutkan korupsi bukan urusan politik, tapi urusan hukum. Karena tidak ada desain politik dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu Riau Pos dalam beritanya berjudul "SBY: Tebang Pilih, Dosa", juga mengutip pernyataan Presiden SBY yang menyebutkan pihaknya tidak pernah melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Sebab tebang pilih seperti itu sama saja berbuat dosa.
Sedangkan Metro Riau dalam berita berjudul "Riau Kecewa Sikap Pusat" mengungkapkan kekecewaan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Riau M Yafiz terhadap rencana pemerintah pusat menyerahkan CPP Block untuk dikelola oleh pihak asing. Apalagi alasan penyerahan itu dikarenakan penurunan produksi ladang minyak itu.(Ad)
.jpg)
