PEKANBARU (RiauInfo) - DPRD Riau Senin (8/10) kemaren menyetujui penyetujui suntikan dana untuk maskapai penerbangan milik Pemprov Riau PT Riau Air Lines (RAL). Namun demikian DPRD Riau bertekat untuk terus memantau penggunaan dana tersebut agar tidak disalah gunakan.
Hal ini menjadi berita utama dua harian terbitan Pekanbaru yakni Riau Mandiri dan Tribun Pekanbaru edisi Selasa (9/10) ini. Riau Mandiri dalam beritanya berjudul "RAL dan Multirears Disorot" menyebutkan DPRD Riau menyetujui suntikan dana sebesar Rp40 miliar untuk RAL itu, namun dengan berbagai catatan.
Sedangkan Tribun Pekanbaru dalam beritanya berjudul "DPRD Mendadak Setujui Dana RAL" mengutip pernyataan anggota Fraksi PDIP DPRD Riau AB Purba yang mengancam akan membawa ke aparat hukum jika dana yang dikucurkan untuk RAL tersebut tidak jelas kemana perginya. Sebab RAL sudah berulang-ulang kali mendapatkan suntikan dana melalui APBD.
Sementra itu Pekanbaru Pos berita utamanya masih mengenai flu burung yang saat ini masih merebak di Pekanbaru. Dalam beritanya berjudul "Siapapun tak Boleh Mendekat" menyebutkan bahwa petugas kesehatan saat ini sedang mengisolasi rumah kediaman Linda Tismeri, pasien flu burung yang meninggal di RSUD Pekanbaru. Siapapun tidak diperbolehkan mendekati rumah itu.
Peristiwa kemalingan yang dialami tiga karyawan Plaza Ramayana menjadi berita utamaPekanbaru MX hari ini. Rumah yang ditempat ketiga karyawan tersebut dimasuki maling sering sejumlah harta berharga mereka hilang. Peristiwa ini terjadi ketika mereka meninggalkan rumah tersebut untuk bekerja. Berita itu berjudul "Rumah Ditinggal, Dibobol Maling".
Sikap Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang dinilai tidak tegas terhadap Malaysia, menjadi berita utama Metro Riau hari ini. Dalam beritanya berjudul "DPR Cecar Menlu Soal Malaysia" disebutkan bahwa kalangan DPRD mencecar sikap Menlu tersebut dalam rapat dengar pendapat kemaren.
Media Riau dalam beritanya berjudul "Pertanggungjawaban APBD Tergantung Pimpinan SKPD" mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat tergantung kepada apa yang dihasilkan oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan barang di lingkungan Pemerinta Daerah.(Ad)
