JAKARTA (RiauInfo) – Pemerintah Republik Indonesia resmi memaparkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada Rabu (20/5/2026) di Jakarta. Dokumen strategis ini menjadi acuan awal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027. Melalui paparan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan fiskal yang berfokus pada penguatan ekonomi sekaligus percepatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah penyusunan KEM PPKF 2027 ini diambil sebagai respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Kebijakan ini dirancang di ibu kota oleh jajaran kementerian terkait di bawah arahan langsung Presiden. Pemerintah memanfaatkan momentum stabilitas domestik untuk menetapkan target-target pembangunan yang lebih optimistis namun tetap terukur.
Secara makro, kebijakan ini mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Penguatan ini diimplementasikan melalui sinergi antara stimulus fiskal APBN, optimalisasi investasi lewat Danantara Indonesia, serta dukungan kebijakan moneter yang suportif. Sinergi tiga instrumen tersebut diarahkan untuk mendanai delapan program kerja prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
Fundamental Ekonomi Nasional Solid
Presiden menyampaikan bahwa kebijakan fiskal 2027 disusun di atas fondasi ekonomi nasional yang sangat kuat. Berdasarkan data Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai angka 5,61 persen (Year on Year/YoY). Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam daftar pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota G20 yang terdata.
"Risiko dinamika geopolitik global terus diantisipasi dan dimitigasi," demikian petikan penegasan pemerintah dalam dokumen paparan tersebut. Selain pertumbuhan yang tinggi, laju inflasi domestik per April 2026 juga terjaga rendah pada level 2,42 persen (YoY). Kondisi ini diperkuat dengan surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 71 bulan berturut-turut, di mana per Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,3 miliar USD.
Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa Indonesia per April 2026 tercatat sebesar 146,2 miliar USD. Jumlah tersebut dinilai sangat memadai karena setara dengan 5,8 bulan pembiayaan impor. Modal fundamental yang solid ini menjadi basis utama bagi pemerintah untuk menetapkan target asumsi makro yang lebih tinggi pada tahun 2027.
Asumsi Makro dan Postur Fiskal 2027
Dalam dokumen PPKF 2027, pemerintah menetapkan kisaran target indikator utama yang merefleksikan optimisme terarah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, meningkat dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Sementara itu, tingkat inflasi dipatok terkendali pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen.
Pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar Rupiah bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD, dengan suku bunga SBN 10 tahun pada level 6,5 hingga 7,3 persen. Untuk sektor energi, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar antara 70 sampai 95 USD per barel. Target lifting minyak mentah dipatok 602-615 ribu barel per hari (RBPH) dan lifting gas bumi 934-977 ribu barel setara minyak per hari (RBSMPH).
Arsitektur fiskal tahun depan dirancang dengan prinsip kolaboratif, terarah, dan terukur untuk menjaga kesehatan APBN. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara dialokasikan sebesar 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditekan dan dikendalikan pada kisaran 1,80 sampai 2,40 persen dari PDB.
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan belanja negara ke depan dipastikan akan bertumpu pada efisiensi dan produktivitas. APBN difungsikan sebagai alat perlindungan rakyat yang diwujudkan melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini mencakup delapan klaster utama, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, penurunan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hilirisasi industri, hingga ketahanan bencana.
Melalui pelaksanaan program-program prioritas tersebut, pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan sosial secara signifikan pada tahun 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke angka 6,0 hingga 6,5 persen dari proyeksi sebelumnya. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga ditekan ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Pemerintah berkomitmen mewujudkan pemerataan pendapatan dengan menargetkan Rasio Gini di angka 0,362 hingga 0,367. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan target Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, serta Indeks Kesejahteraan Petani yang dipatok naik menjadi 0,8038. Terakhir, proporsi penciptaan lapangan kerja sektor formal ditargetkan melonjak hingga mencapai 40,81 persen.