Oleh: Dean Ardika Kratos, Universitas Tazkia Bogor
“Beli sekarang, bayar nanti.” Di tengah kemudahan teknologi finansial, kalimat ini bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang semakin akrab di kehidupan mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater tumbuh pesat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pengguna layanan ini didominasi oleh kelompok usia muda, termasuk mahasiswa. Bahkan, nilai transaksi layanan buy now pay later (BNPL) di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp30 triliun dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan betapa masifnya penggunaan layanan ini di tengah masyarakat. Kemudahan akses, proses instan, serta berbagai promo membuat paylater tampak sebagai solusi praktis di tengah keterbatasan keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah paylater benar-benar membantu mahasiswa, atau justru menjadi pintu masuk menuju jerat utang?
Fenomena penggunaan paylater di kalangan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup digital. Berbagai platform e-commerce dan aplikasi keuangan kini menyediakan fitur ini dengan syarat yang relatif ringan, bahkan tanpa kartu kredit. Dalam hitungan menit, mahasiswa dapat mengakses cicilan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari barang elektronik hingga kebutuhan gaya hidup. Ditambah dengan diskon dan cashback, paylater seolah menjadi pilihan rasional yang sulit untuk ditolak.
Namun, di sinilah letak persoalannya. Sebagian besar mahasiswa belum memiliki penghasilan tetap, sehingga keputusan untuk berutang sering kali tidak didasarkan pada kemampuan membayar, melainkan pada kemudahan akses. Paylater menciptakan ilusi daya beli—seolah-olah seseorang mampu membeli sesuatu, padahal pembayaran hanya ditunda ke masa depan. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa yang terjebak dalam pola konsumsi impulsif.
Masalah ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 49 persen. Artinya, lebih dari separuh masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan. Dalam konteks mahasiswa, kondisi ini membuat banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami risiko bunga, denda keterlambatan, maupun akumulasi utang dari penggunaan paylater.
Selain itu, tekanan sosial juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Media sosial telah membentuk standar gaya hidup baru, di mana penampilan sering kali lebih diutamakan daripada kondisi finansial. Tren nongkrong di kafe, membeli barang bermerek, hingga mengikuti gaya hidup influencer menciptakan dorongan untuk selalu terlihat “setara”. Dalam situasi ini, paylater hadir sebagai jalan pintas untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Tanpa disadari, mahasiswa terdorong untuk mengonsumsi bukan karena kebutuhan, melainkan karena tekanan sosial.
Dari perspektif ekonomi perilaku, fenomena ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ekonom peraih Nobel, Richard Thaler, menjelaskan bahwa kemudahan dalam sistem pembayaran dapat mengurangi “rasa sakit” saat mengeluarkan uang, sehingga individu cenderung lebih impulsif dalam berbelanja. Dalam konteks paylater, absennya transaksi tunai membuat pengguna merasa tidak benar-benar “kehilangan” uang pada saat itu, padahal kewajiban finansial tetap ada dan bahkan bisa bertambah.
Meski demikian, tidak adil jika paylater sepenuhnya dipandang negatif. Dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan mendesak untuk membeli buku, perangkat belajar, atau kebutuhan kesehatan, paylater dapat menjadi solusi yang cepat dan praktis. Dibandingkan harus meminjam kepada pihak lain, layanan ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses. Bahkan, jika digunakan secara disiplin, paylater dapat membantu mengatur arus kas dalam jangka pendek.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila disertai dengan kontrol diri dan perencanaan keuangan yang matang. Tanpa itu, paylater justru berpotensi menjadi beban yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun kesadaran finansial sejak dini, termasuk kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudahan teknologi seharusnya dimanfaatkan secara bijak, bukan dijadikan alasan untuk bersikap konsumtif.
Solusi terhadap persoalan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada individu. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, serta risiko utang perlu menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan pemahaman yang lebih baik, mahasiswa dapat mengambil keputusan finansial secara lebih rasional.
Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan paylater juga harus menjalankan tanggung jawabnya secara etis. Transparansi mengenai bunga, biaya tambahan, serta risiko penggunaan harus disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Regulasi dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan ini tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan tetap melindungi konsumen, khususnya kelompok rentan seperti mahasiswa.
Pada akhirnya, paylater bukanlah musuh, tetapi juga bukan penyelamat. Ia hanyalah alat, yang manfaat atau risikonya sangat bergantung pada cara penggunaannya. Bagi mahasiswa yang belum memiliki kestabilan finansial, kehati-hatian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Kemudahan tanpa kontrol bukanlah solusi, melainkan awal dari masalah baru. Sebelum tergoda dengan tawaran “beli sekarang, bayar nanti”, setiap mahasiswa perlu bertanya dengan jujur: apakah ini benar-benar kebutuhan, atau sekadar keinginan yang dibungkus kemudahan?