PEKANBARU (RiauInfo): Akibat kesulitan mendapatkan pasokan kayu dan ditambah lagi munculnya krisis ekonomi global, membuat kondisi Riaupulp, perusahaan kertas dan pulp di Pangkalan Kerinci terpaksa mengambil keputusan yang pahit yakni memutuskan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan ribuan karyawannya.
Keputusan tersebut disampaikan Presdir Riaupulp Rudi Fajar dalam acara jumpa pers yang dilaksanakannya Kamis (20/11) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Dalam kesempatan itu Rudi didamping Direktur Operasional Thomas Handoko, Menejer Perizinan Edwar Wahab, Humas Nandik Suparyono dan troy Pantauw.
Rudi mengungkapkan, sejak tahun lalu kegiatan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper atau yang dikenal dengan Riaupulp, menghadapi permasalahan berat berkenan dengan terbatasnya pasokan kayu. Kondisi ini makin diperparah dengan dengan terjadinya krisis global yang juga berdampak buruk terhadap industri kertas dan pulp ini.
Kondisi yang makin sulit ini memaksa manajemen Riaupulp terpaksa mengambil kebijaksaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.000 karyawannya dan juga merumahkan sekitar 1.000 karyawan, dari 4.000 karyawan yang dimilikinya. "Ini terpaksa kami lakukan karena kondisinya sudah sangat berat," ungkapnya.
Sebelumnya, kontraktor jasa Riaupulp yang tidak diperpanjang kontraknya telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya, sehubungan dengan krisis bahan pasokan kayu dan kebijakan penghematan Riaupulp tersebut. "Kami menyadari dampak yang ditimbulkan sangat buruk bagi perekonomian lokal, namun ini terpaksa kami lakukan," tambah dia lagi.
Sesungguhnya, menurut Rudi Fajar, keputusan melakukan PHK dan merumahkan ribuan karyawan ini sangat berat dilakukan. Namun kondisi perusahaan yang semakin buruk akhir-akhir ini telah memaksa manajemen terpaksa melakukan kebijaksanaan yang tidak populer itu demi kesinambungan perusahaan.
Dia berharap pemerintah Indonesia mau menyelesaikan permasalahan yang menghambat pasokan kayu dan menegakkan kepastian hukum yang akan menunjang industri pulp dan kertas Indonesia. "Tanpa adanya kelancaran pasokan kayu, sangat mustahil industri pulp dan kertas di tanah air akan bisa bertahan hidup," ungkapnya.
Dikatakannya, Riaupulp sendiri selalu menghargai dan mendukung proses hukum dalam penyelesaian kasus kehutanan di Indonesia. "Tapi permasalahnya adalah persoalan yang kami hadapi sudah berlarut-larut selama 2 tahun terakhir ini dan telah memberi dampak yang cukup berat terhadap keadaan ekonomi daerah," ungkapnya.
Ketika ditanya mulai kapan pemberlakuan PHK dan perumahan karyawan itu, Rudi Fajar mengatakan Jumat (21/11) besok keputusan ini akan diumumkan kepada karyawan. Setelah itu, pihaknya akan melanjutkan proses pembayaran kewajiban terhadap para karyawan yang terkena PHK tersebut.(ad)
