PEKANBARU (RiauInfo) - Idealnya ilmu harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, jangan sampai ilmu semakin jauh melangit sementara permasalahan banyak tersisakan, sehingga diharapkan kebijakan pembangunan desa bisa benar-benar bersesuaian dengan persoalan desa itu sendiri.
Hal itu dikatakan HM Rizal Akbar SSi MPhil saat menyampaikan orasi ilmiahnya dengan konsentrasi materi Kebijakan Pembangunan Desa dihadapan para undangan dan Wisudawan-wisudawati pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana V Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah Selatpanjang, Sabtu (1/12) kemarin.
“Jadi treetmen-treetmen pembangunan harus difokuskan kepada sebagaimana yang telah digariskan pada matlamat pembangunan sebenarnya yaitu di desa tersebut.
Pembangunan pedesaan tidak boleh dipandang remeh, maka perlu dianalisis secara benar, sehingga persoalan pembangunan pedesaan itu bisa teratasi secara gradual sejauh mana dia telah bersahil dilaksanakan dan sejauh mana dia belum berhasil dilaksanakan,” ujar Rizal.
Kandidat Doktor of Philosofy pada Program Sains Pembangunan University Kebangsaan Malaysia itu mengungkapkan, persoalan pembangunan di tingkat desa bisa didefinisikan menjadi lima aspek yang antara lain dari sisi Kemiskinan, Pendidikan, Infrastruktur, Kelembagaan dan Partisipasi masyarakat juga sisi Pemanfaatan Sumber Daya Potensial.
“Kelima persoalan tersebut harus dirumuskan dengan baik oleh pemerintah dan disusun kebijakannya dengan baik sehingga berangsung-angsur itu dapat diselesaikan dengan tepat? jelasnya.
Selaku politisi, Risal menilai sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih jauh dari prinsip-prinsip kebenaran sebuah keputusan pengambilan kebijakan, dimana seolah-olah selama ini kondisinya Pemkab Bengkalis tidak memiliki analisis kebijakan yang ada hanya kebijakan. “Analisis kebijakan itu sangatlah perlu, yang mana analisis itu memiliki sandaran kepada kajian akademik, sementara yang namanya kebijakan hanya bersandar kepada politik.
Tapi sebelum kebijakan itu diambil seyogyanya harus dianalisis terlebih dahulu, bahwa analisis kebijakan tidak sepenuhnya menjadi sebuah kebijakan itu menjadi persoalan bagaimana negosiasi politik antara eksekutif dan legislative, tapi sandaran sebuah kebijakan harus memiliki nilai-nilai kebenaran akademik, sehingga yang menjadi brand storming-nya tidak hanya dari sudut pandang politik, tetapi sejauh mana itu menjadi prioritas, sejauh mana itu benar dan sejauh mana itu diperlukan. Jadi penting melibatkan kalangan akademik,” jelas Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Provinsi Riau ini.
Untuk diketahui, sedianya Sidang Senat Terbuka dan Wisuda Sarjana ke V STAI Nurul Hidayah Selatpanjang tersebut akan dihadiri Asisten I Setdaprov Riau Ir H Herliyan Saleh mewakili Gubernur Riau, namun karena keterbatasan waktu untuk sampai di selatpanjang, maka Herlian batal hadir ditengah-tengah mahasiswa.
Para Wisudawan/i yang dilantik Ketua STAI Nurul Hidayah Selatpanjang Sukiyat Mag kemarin berjumlah 90 orang, antara lain 22 orang tingkat Strata Satu (S1) dari Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 68 lainnya dari tingkat Diploma Dua (D2) bidang Pendidikan Guru Agama Islam (PGAI). (Tony/rls)
