40 AKTIVIS GREENPEACE LANCARKAN AKSI Stop Pembabatan Hutan Untuk Dana Kampanye

JAKARTA (RiauInfo) - Greenpeace Kamis (22/1) ini menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelidiki sumber pendanaan dari semua partai politik menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2009. 

Lebih dari 40 orang aktivis Greenpeace, dengan mengusung bendera berbagai partai politik, membentangkan spanduk bertuliskan 'Stop Pembabatan Hutan Untuk Dana Kampanye' dan menebang dua pohon tiruan di depan kantor KPU, untuk melambangkan kaitan antara deforestasi dan penggelontoran uang partai-partai politik untuk kampanye pemilu. Greenpeace menyerukan kepada KPU untuk melaksanakan kewenangannya untuk mengaudit penerimaan semua partai politik untuk memastikan bahwa tidak ada partai politik yang melakukan kongkalikong dengan sektor kehutanan dengan imbalan pendanaan kampanye. "Sudah diketahui umum bahwa sektor kehutanan adalah salah satu sumber penting partai politik untuk pendanaan kampanye pemilu," kata Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara. "Greenpeace menyerukan kepada KPU untuk memeriksa partai-partai manakah yang didanai dengan mengakibatkan kerusakan hutan karena kami khawatir uang yang dikeluarkan partai-partai politik dilatarbelakangi dimbalan pemberian ijin kepada perusahaan besar untuk merusak hutan utuh Indonesia terakhir." Greenpeace juga menyerukan kepada Menteri Kehutanan MS Kaban, untuk menarik kembali pernyataannya yang mendorong perusahaan-perusahaan pulp dan kertas untuk terus menebangi hutan alam pada tahun 2009 dan selanjutnya. "Minggu lalu asosiasi industri pulp dan kertas melaporkan penurunan permintaan produk mereka sebesar 40%. Sangat mengherankan bila kemudian Departemen Kehutanan lalu terus mengijinkan industri pulp dan kertas untuk terus merusak wilayah hutan utuh kita. Bahwa pernyataan Menhut dikeluarkan pada tahun pemilu membuat kami makin khawatir kalau pihak bisnis dan politisi berkolaborasi dalam keputusan dan pengumuman semacam ini dengan imbalan dana kampanye pemilu bagi partai-partai politik. Jika ini benar terjadi, kita akan melihat perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan leluasa dan mengeksploitasi proses politik untuk kepentingan mereka sendiri," kata Maitar. Greenpeace menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan jeda tebang untuk mencegah deforestasi berlanjut dan memberi waktu untuk ditemukannya solusi berkelanjutan dengan konsultasi penuh antara masyarakat, pemerintah dan bisnis. Indonesia berkesempatan menerima milyaran dolar pendanaan untuk tidak menebangi hutannya. Pemerintah secepatnya harus menghentikan pesatnya deforestasi untuk memerangi perubahan iklim, melindungi sumber penghidupan masyarakat dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati. Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen dan bertindak untuk merubah sikap dan perilaku, untuk menjaga dan mengkonservasi lingkungan dan mempromosikan perdamaian.(ad/rls)

Berita Lainnya

Index