183 hektar Lahan yang Baru Digarap

Hingga saat ini pelaksanaannya dilapangan yang telah digarap baru mencapai 183 hektar. Meskipun tergolong besar, ternyata pada akhirnya dana yang dikucurkan Pemprov Riau mulai APBD-P 2005 sampai APBD 2009 tersebut akan kembali utuh. "Masalah pembiayaan program K2I ini akan kita gunakan dengan sistem dana talangan. Dimana pada tahun keempat pihak Bank akan mengembalikan dana yang dikeluarkan. Kemudian dapat dicicil oleh petani sampai pada tahun kedua belas," Ungkap Kadis Perkebunan Provinsi Riau, Suhada Tasman kepada wartawan usai Hearing dengan Komisi B DPRD Provinsi Riau, Senin (18/6). Menurutnya, mulai tahun keempat para petani sudah bisa menikmati hasil perkebunan, meskipun belum 100 persen, namun hanya 70 persen. Sisa 30 persen digunakan pengembang, dalam hal ini PT. Gerbang Eka Palmina selaku pemenang tender, untuk membayar cicilan kepada bank dan biaya melakukan pengembangan. Setelah tahun ke-12, lanjut Suhada, kebun secara utuh menjadi milik petani, namun pihak pengembang masih berkewajiban melakukan pendampingan sampai pada tahun ke-25. Setelah tahun ke-25 baru peran perusahaan pengembang hilang dan petani berhak sepenuhnya menentukan penggunaan lahan kebun. Lebih lanjut Suhada juga menjelaskan mengenai penyiapan lahan dan penentuan petani penerima merupakan kewenangan dan tugas kabupaten. "Pemprov, dalam hal ini Dinas Perkebunan tidak tahu di mana lahannya dan siapa nantinya yang akan menerima, itu urusan kabupaten," tandasnya lagi. Saat ini telah ada tujuh kabupaten yang telah menyatakan menyiapkan lahan. Ketujuh kabupaten itu adalah Indragiri Hilir 1.000 hektar, Indragiri Hulu 2.000 hektar, Kampar 1.000 hektar, Rokan Hulu 1.000 hektar, Rokan Hilir 2.000 hektar, Bengkalis 2.000 hektar dan Kuantan Singingi 1.000 hektar. Mengenai pembiyaan, pada APBD 2006 telah dianggarkan Rp 45 miliar untuk membangun kebun seluas 4.800 hektare, namun karena sisa waktu yang tersediaan sangat terbatas, mungkin yang bisa dilakukan hanya melakukan pepersiapan dan pembibitan. "Dana untuk keperluan itu yang bisa dicairkan perusahaan tak boleh lebih dari 20 persen dari total anggaran tahun ini," pungkasnya. (dowi)